Banjarmasin, KP – Mata Iwan terlihat merah. Seperti kurang tidur. Raut mukanya juga tampak kepayahan. Itu semua masih bisa dilihat meski separuh wajahnya ditutup masker.
Beberapa hari terakhir pekerjaan Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Banjarmasin ini begitu padat. Ia harus berjibaku mengurus bantuan sosial (Bansos) menyusul diberlakukannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Banjarmasin.
Jumlah yang diurusi pun tak tanggung – tanggung, ada puluh ribu. Ini tentu bukan pekerjaan sepele. Ditambah lagi waktu yang begitu mepet. Perlu kerja ekstra dan kehati-hatian. Terlebih yang diurus masalah duit.
Kemarin, pria yang memiliki nama panjang Iwan Restianto ini di wawancara oleh beberapa reporter di Kantornya, Jalan Pelambuan Kecamatan Banjarmasin Barat, Senin (27/04/2020).
Isi wawancaranya tak jauh dari soal Bansos untuk warga miskin baru yang ekonominya terpapar akibat Covid – 19 tadi. Beberapa hari ini soal Bansos PSBB ini sedang menjadi perbincangan hangat.
Persoalan ini menjadi sorotan lantaran keterlambatan penyalurannya. Pasalnya dari hari pertama pelaksanaan PSBB, hingga kemarin, Bansos ini tak kunjung tersalurkan.
Iwan pun menyampaikan beberapa alasan mengapa itu terjadi. Yang paling krusial soal penginputan dan verifikasi data. Maklum, proses ini boleh dibilang memang mendadak dilakukan.
Dari asumsi yang disampaikan yang ia sampaikan ada sekitar 30 ribu keluarga yang terdampak di 52 kelurahan. Data ini sebelum pelaksanaan PSBB. Belakangan datanya membengkak menjadi 52 ribu.
“Sebelum PSBB kan 30 ribu kami asumsikan, ternyata yang merasa terdampak berdasarkan usulan RT dari 32 kelurahan saja sudah 28 ribu. Artinya kalau total ada 52 kelurahan, perkiraannya sampai 52 ribu,” katanya.
Yang perlu dicatat, jumlah ini diluar dari data warga miskin sebanyak 41 ribu yang sudah masuk dalam basis data terpadu. Mereka yang nantinya mendapat Bansos berupa paket sembako dan uang tunai Rp 250 ribu.
Iwan mengatakan, jumlah itu memang datang dari usulan para ketua RT di Banjarmasin yang jumlahnya sekitar 1.700 lebih.
Saat ini yang menjadi masalah Dinsos tak mempunyai sumber daya manusia (SDM) untuk memastikan apakah data itu real sebagian warga yang betul-betul harus mendapat bantuan atau tidak.
Pasalnya, pihaknya tak mungkin mampu memverifikasi satu per satu dalam waktu yang singkat. “Dalam keadaan darurat ini kami tak memiliki waktu lagi untuk melakukan verifikasi secara mendalam. Kalau turun ke lapangan melihat rumah layak tidaknya tak ada lagi waktu,” katanya.
Lalu verifikasi seperti apa yang dilakukan? Paling bisa dilakukan Dinsos setidaknya memastikan mereka tak masuk dalam basis data terpadu. Yang biasanya mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah pusat.
“Penyaringan agar yang dapat PKH, BPNT, BLT dapat sembako dari kota. Jadi yang dapat di APBN nggak lagi di APBD. Ini yang harus dimengerti warga,” jelasnya.
Kemudian yang menyulitkan, juga terkait tak ada klasifikasi khusus bagi warga yang menerima Bansos ini. Atau aturan yang seperti apa. Yang ada hanyalah warga yang terdampak.
Menurut Iwan, sementara ini klasifikasi mendapat bantuan yakni warga terdampak. Jika menggunakan istilah itu tentu semua warga merasakan.
“Tapi, kami di Dinsos tak bisa menentukan mana yang layak dibantu mana yang nggak. karena kan terdampak, kriterianya tak ada, beda halnya yang jelas seperti di PHK, dirumahkan, tidak bisa berjualan,” ujarnya.
“Penghasilan berkurang itu juga terdampak, dagangan berkurang, biasa satu juta sekarang 500 ribu penghasilan, terdampak juga kan. minta bantuan juga ke Pemko. Beda tukang becak tak ada penumpang, nah harusnya itu yang dibantu,” lanjutnya.
Semua data yang masuk memang dari RT. Meski tak ada verifikasi secara mendalam Iwan berharap semua data yang masuk ke Dinsos memang betul-betul warga yang memerlukan bantuan.
“Tapi tak apa-apa asal usulan dari RT itu, kami berbaik sangka bahwa ini memang benar warga yang terdampak. jadi semampu kami dipenuhi,” imbuhnya.
Sebab lanjutnya, di tengah kondisi seperti saat ini yang bisa dipegang hanya RT.
“Sesuai struktur organisasi dalam UUD siapa yang paling dipercaya dalam keadaan darurat ini, yang kita paling percaya ya ketua RT,” bebernya.
Hal ini harus dilakukan lantaran RT merupakan bagian yang bersentuhan langsung dengan warga. “Jadi kami harus percaya, karena mereka yang paling tau kondisi masyarakatnya, terlepas dari subjektif dan objektif. jadi informasi dari merekalah yang bisa dipegang saat ini,” pungkasnya. (sah/K-3)
