Palangka Raya, KP – Kebijakan karantina daerah, guna mengurangi penyebaran vovid 19 jangan sampai rugikan dan picu keluhan masyarakat, papar Ketua Komisi II DPRD Kalteng Lohing Simon, Selasa (31/3).
Pihaknya mengakui terkait dikeluarkannya kebijakan karantina selama 14 hari oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, mendapat perhatian pihaknya.
Pasalnya, kebijakan tersebut sangat berpengaruh terharap perekonomian masyarakat, khususnya masyarakat yang kurang mampu atau berpenghasilan harian rendah, paparnya.
Komisi II DPRD Kalteng yang membidangi Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA) Lohing Simon, sebenarnya menyatakan pihaknya mendukung adanya kebijakan Pemerintah untuk melakukan Karantina selama 14 hari.
Hanya saja langkah itu perlu melalui kajian-kajian khusus agar kebijakan tersebut tidak memberikan dampak negatif bagi masyarakat kurang mampu.
Kita dukung maksud dan tujuan pemerintah untuk menerapkan kebijakan karantina sementara, sebab hal tersebut bertujuan untuk memutus mata rantai COVID-19 atau biasa disebut Virus Corona.
Tetapi harus ada kajian-kajian terlebih dahulu sebelum kebijakan tersebut diberlakukan, salah satunya yaitu harus adanya solusi agar masyarakat dari kalangan ekonomi bawah tidak menjerit
Wakil rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil) I, meliputi Kabupaten Katingan, Gunung Mas dan Kota Palangka Raya ini juga menjelaskan, selain perlunya solusi bagi masyarakat kurang mampu, ada beberapa hal yang juga harus menjadi perhatian Pemerintah. Dinataranya yaitu memastikan ketersediaan kebutuhan pangan tercukupi dalam kurun waktu diberlakukannya Karantina.
Yang harus diperhatikan adanya diantaranya ketersediaan pangan bagi masyarakat, Alat Pelindung Diri (APD) bagi dokter, tenaga medis dan perawat, obat2an, maupun kebijakan anggaran daerah.
Terkait dukungan anggaran daerah bisa saja anggaran yang kurang prioritas digeser untuk penanganan covid 19, terang Politisi dari Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan ini.
“Dua hal itulah yang menurut saya sangat penting apabila kebijakan karantina diberlakukan. Yang pertama adalah ketersediaan kebutuhan pangan bagi masyarakat dan ketersediaan kebutuhan kesehatan seperti obat-obatan.
Itulah harus menjadi perhatian Pemerintah, apalagi seperti yang kita tahu, tingkat ekonomi dan kebutuhan masyarakat itu berbeda-beda, dan memperhatukan daya beli maayarakat, sehingga saya menyarankan kebijakan karantina tersebut bisa dikaji lebih mendalam,” ujarnya. (drt/k-10)
