Banjarmasin, KP – Menyikapi kelangkaan Alat Pelindung Diri (APD) dibeberapa daerah di Indonesia, Dirjen Otonomi Daerah (Otda) Kemendagri, Akmal Malik meminta kepada seluruh pemerintah daerah se Indonesia bisa memfungsikan UMKM yang di daerahnya, untuk membuat alat kesehatan.
Hal tersebut terungkap dalalam acara teleconfrens yang diikuti 150 Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota dan Provinsi yang ada di Indonesia yang bergabung video conference (Vidcon) bersama pihak kementrian, Jumat (03/04/2020).
Perwakilan acara teleconfrens kota Banjarmasin selain Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin, Drs H Hamli Kursani, Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin, Machli Riyadi, Kepala BPBD Kota Banjarmasin, Muhammad Hilmi, dan Kepala Dinas Sosial Kota Banjarmasin, Iwan Ristianto.
Ada juga Kepala Baretlitbangda Kota Banjarmasin, Sugito Said, Kepala Bakeuda Kota Banjarmasin, Subhan Nor Yaumil, Plt Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin, Hj lily Dwiyanti, dan PLT Kepala Diskominfotik Kota Banjarmasin, Usni Erizal ST. MT.
Menurutnya, mengikutsertakan para pelaku usaha dalam membuat alat kesehatan seperti masker dan lainnya itu, merupakan arahan dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. “Arahan dari Bapak Menteri, mohon kiranya teman-teman yang ada di daerah untuk mengoptimalkan peran UMKM kita, yang bisa memproduksi alat kesehatan, yang bisa dilakukan di daerah masing-masing,” ucapnya.
Memang, jelasnya, terkait kelangkaan APD di daerah-daerah, saat ini pihak kementerian sedang melakukan pendataan melalui bagian Gugus Tugas.
Saat ini, jelasnya data yang sudah terkumpul baru mencapai 80 persen. Nanti, melalui data tersebut, akan dilakukan komperasi lebih, antara kebutuhan dengan produksi yang ada di Indonesia.
Kegiatan teleconfrensi itu, diikut sekira 150 daerah se Indonesia, diantaranya adalah Pemerintah Provinsi Kalsel bersama 13 pemerintah daerahnya, dimana Kota Banjarmasin dihadiri langsung oleh Sekda Kota Banjarmasin H Hamli Kursani bersama kepala SKPD instansi terkait.
Hal lain yang disampaikan pihak kementerian saat itu adalah tentang pentingnya melakukan koordinasi antara pemerintah daerah, Forkopimda, dan tokoh masyarakat, dengan tujuan agar selalu melakukan sosialisasi dan melaksanakan himbauan kepada masyarakat, terutama menyangkut hal-hal yang diperkirakan akan terjadi dalam beberapa waktu ke depan, salah satu contohnya tentang masalah mudik lebaran.
Kementerian berharap, dengan adanya sosialisasi bersama, maka kegiatan mudik saat lebaran nanti tidak terjadi, sehingga masyarakat terhindar dari penyebaran virus Covid–19.
Hal lain yang tak kalah pentingnya disampaikan Dirjen Otonomi Daerah (Otda) Kemendagri, Akmal Malik saat itu tentang instruksi Mendagri kepada pemerintah daerah apabila memberlakukan karantina wilayah, agar memperhatikan kecukupan Sembako di wilayahnya. (vin/K-5)