LKPj Bupati Bartim Dibahas Melalui Video Conference

Tamiang Layang, KP – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Timur segera menjadwalkan kegiatan rapat paripurna dengan agenda Laporan Keuangan dan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Bartim tahun anggaran 2019 melalui video conference.

Wakil Ketua I DPRD Bartim Ariantho S Muler mengatakan, terlebih dahulu akan dilaksanakan rapat Badan Musyawarah untuk menyusun jadwal tahapan pembahasan LKPJ Bupati Barito Timur tahun anggaran 2019.

“Saat ini dari Sekretariat DPRD Bartim melengkapi sarana dan prasarana agar paripurna bisa dilaksanakan dengan konferensi video,” kata Ariantho di Tamiang Layang, Senin, (20/4/2020).

Selanjutnya akan dilakukan rapat Komisi dan akan mengusulkan perwakilan anggota komisi untuk pembentukan panitia khusus (pansus). Pansus LKPj 2019 dibentuk melalui keputusaan DPRD Bartim.

Dijelaskan politisi PKPI itu, Pansus memiliki kewenangan untuk meminta LKPj yang disampaikan dan bekerja meneliti dan menelaah LKPj tersebut. Jika ditemukan ada kejanggalan, pansus akan memanggil beberapa perangkat daerah tertentu untuk menanyakan langsung.

Pansus akan merilis laporan kerja LKPj 2019, termasuk juga beberapa rekomendasi untuk perbaikan kinerja dalam pelaksanaan anggaran daerah. Rekomendasi yang disampaikan akan dilengkapi telaah dan kajian-kajian berkaitan permasalahan yang dihadapi Pemkab Bartim.

Berita Lainnya
1 dari 81
Loading...

“Hasilnya akan menjadi sebuah rangkuman yang akan dirapatkan bersama TAPD Bartim,” kata Ariantho.

Hasil kinerja pansus pun akan disampaikan melalui paripurna penyampaian laporan hasil kerja pansus LKPj 2019 dan rekomendasinya.

Selain LKPj 2019, DPRD Bartim juga akan menyusun agenda rapat penyelesaian Rancangan Peratura daerah tentang persampahan.

“Kita juga menyepakati bersama terkait realokasi anggaran untuk anggaran penanggulangan dampak sosial akibat COVID-19,” kata Ariantho.

Pos anggaran yang akan direalokasikan bersumber dari bimbingan teknis anggota DPRD Bartim, anggaran perjalanan dinas, pengadaan barang dan jasa yang tidak begitu mendesak dan pos anggaran lainnya yang mengacu pada petunjuk pemerintah pusat.

“Rincian anggarannya masih belum final karena akan dirapatkan dengan Sekretariat dan Badan Anggaran DPRD Bartim,” demikian Ariantho. (vna/k-10)

loading...
Berlangganan via E-MAIL
Berlangganan via E-MAIL

Situs ini menggunakan Cookie untuk meningkatkan Kecepatan Akses Anda. Silahkan Anda Setujui atau Abaikan saja.. Terima Selengkapnya