Banjarmasin, KP – Komisi II DPRD Kalsel mendukung berbagai langkah peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) yang dilakukan badan usaha milik daerah (BUMD) di daerah ini.
“Kita mendukung upaya peningkatan PAD, seperti yang dilakukan PT Ambapers,” kata anggota Komisi II DPRD Kalsel, HM Yani Helmi kepada wartawan, usai rapat kerja dengan PT Ambapers dan PT Bangun Banua, Selasa (16/6/2020), di Banjarmasin.
Yani Helmi mengakui, PT Ambapers selama ini hanya berkonsentrasi pada pungutan chanel fee, dan kini mengembangkan ke arah usaha lain yang bisa meningkatkan penghasilannya.
“Pungutan chanel fee inipun harus ditingkatkan bagi hasilnya dengan pemerintah pusat, khususnya Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral,” jelas politisi Partai Golkar.
Karena, hasil pungutan tersebut, PT Ambapers sebagai pengelola alur ambang Sungai Barito hanya menerima bagi hasil sebesar 12,5 persen, padahal harusnya lebih banyak.
“Seharusnya prosentase bagi hasil ini bisa ditingkatkan, minimal 20 persen, karena pemerintah daerah memerlukan anggaran besar untuk recovery pasca Covid-19,” tambahnya.
Sebelumnya, Direktur Utama PT Ambapers, Zulfadli Gazali mengatakan, pihaknya kini mengurus izin konsesi untuk pengelolaan alur, agar PT Ambapers bisa melakukan kegiatan usaha lain.
“Tinggal progressnya saja di Kementerian Perhubungan,” ujarnya, didampingi Direktur, Didit Handoko.
Zulfadli mengakui, target PAD yang disetorkan PT Ambapers sebesar Rp50 miliar, dan saat ini tercapai Rp20 miliar lebih, dan diharapkan bisa memenuhi target pada akhir tahun.
“Kalau konsesi keluar, maka PT Ambapers tidak hanya mengelola alur dan memungut chanel fee, namun juga jenis usaha lain,” kata Zulfadli.
Sementara ini, PT Ambapers hanya memberikan pelayanan atau fasilitas bagi pengguna alur, yang kini mengalami penurunan sekitar 10 persen dibandingkan sebelum pandemi Covid-19.
“Biasanya batubara yang melintas mencapai 10 juta metrik ton per bulan, namun sekarang hanya 7 juta metrik ton per bulan,” jelasnya. (lyn/KPO-1)
