Banjarmasin, KP – DPRD Kalsel mengkritisi masalah aset yang selalu menjadi temuan dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terhadap laporan keuangan Pemprov Kalsel.
“Aset ini mulai dari awal sampai sekarang selalu menjadi ganjalan,” kata Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan, Imam Suprastowo kepada wartawan, Kamis (9/7/2020), di Banjarmasin.
Hal tersebut diungkapkannya usai paripurna dewan, dengan agenda pemandangan fraksi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepala daerah terhadap pelaksanaan APBD 2019 lalu.
Menurut Imam Suprastowo, LHP Kalsel mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP), namun masalah aset selalu menjadi masalah atau temuan dari BPK RI. Padahal ini seharusnya tidak terjadi, dimana WTP harus dibarengi dengan tertib administrasi.
“Ini harus dicarikan solusinya, agar ke depan masalah aset tidak lagi menjadi catatan dari BPK RI,” ujar Imam Suprastowo.
Imam Suprastowo menambahkan, sejumlah aset Pemprov Kalsel yang bermasalah ini dikuasai pihak ketiga, seperti lahan eks Kapet Batulicin, lahan di Kotabaru, rumah dinas yang masih ditempati ASN yang sudah pension, termasuk mobil dinas.
“Kapet ditunjuk jadi milik Pemprov Kalsel, namun tidak dibarengi dengan surat-surat pendukungnya,” jelas wakil rakyat dari daerah pemilihan Kalsel VII, meliputi Kabupaten Tanah Laut dan Kota Banjarbaru.
Diakui, penertiban aset ini memang banyak terkendala, diantaranya biaya, sungkan terhadap mantan atasan dan administrasi, namun ini tetap harus dibenahi, atau dihapuskan saja. “Resikonya, ya kehilangan aset tersebut,” ujarnya.
Untuk itu, Fraksi PDI Perjuangan meminta anggotanya di Komisi II untuk memanggil SKPD yang membidangi aset ini, agar bisa mencari solusi terbaik untuk menyelesaikannya.
“Mudah-mudahan bisa selesai,” tambah Imam Suprastowo.
Sejumlah fraksi di DPRD Kalsel juga menyampaikan tanggapannya, seperti penurunan pendapatan asli daerah (PAD) dan lainnya. (lyn/KPO-1)
