Penerapan PSBB Bagai Buah Simalakama

Oleh : Miftahhurahmah, S.Pd
Pengamat Masalah Sosial

Pemerintah Kota Banjarmasin menggelar rapid test atau test cepat di sejumlah pasar tradisional, Sabtu (16/5). Hasilnya, 129 teridentifikasi Covid-19. Rapid test di enam lokasi yang diikuti ribuan pedagang dan pengunjung di sejumlah pasar itu dilakukan secara serentak. Rinciannya, Pasar Pekauman, Pasar Lokasi, Pasar Lama, Pasar Lima, Pasar Sudimampir dan Pasar Binjai. (https://apahabar.com/2020/05).

Fakta ini semakin menguatkan alasan pemerintah kota untuk menutup beberapa pasar yang merupakan bagian dari revisi Perwali Nomor 33 Tahun 2020 yang menerapkan penutupan sementara aktivitas pasar, terkecuali untuk pedagang atau kios yang menjual kebutuhan pokok seperti di Pasar Sentra Antasari dan Pasar Lima. (http://jejakrekam.com/2020/05/11))

Apalagi menjelang lebaran tentu pasar-pasar tersebut rentan menjadi tempat penularan yang massif bagi virus covid-19 karena minat masyarakat untuk berbelanja sangat besar jika dibandingkan hari biasa. Tentu hal ini akan menambah deretan angka pasien positif jika terus dibiarkan beroperasi.

Namun kebijakan ini menuai protes di kalangan pedagang yang berharap dapat mengeruk sedikit keuntungan yang sudah lesu semenjak wabah ini menjalar di bumi Lambung Mangkurat ini, dengan moment Idul Fitri mereka berharap daya beli masyarakat mulai membaik. Akan tetap sangat disayangkan harapan itu hanya sekedar impian dengan adanya perwali ini. Beberapa pedagang mengatakan “Jika Pemkot Banjarmasin menjamin dan memberikan kebutuhan mereka, maka mereka tidak keberatan jika harus menutup usahanya hingga 10 hari ke depan. Kalau kami libur diberi santunan, tidak apa-apa, kami ikhlas,” ucapnya. Pedagang Pasar Sudimampir Baru juga membandingkan ketika Duta Mall justru dibiarkan tetap buka. Padahal, selama Ramadhan ini diharapkan pedagang bisa mengais untung untuk membayar sewa toko dan gaji karyawannya.

Berita Lainnya
1 dari 135
Loading...

Apa yang dilakukan pemerintah kota sudah tepat untuk menangkal semakin bertambahnya virus ini menyebar ditengah masyarakat. Apalagi data menunjukkan bahwa Kalimantan Selatan paling besar jumlah pasien positif jika dibandingkan dengan Kalimantan lainnya, dan penyumbang terbesarnya memang kota Banjarmasin.

Akan tetapi jika berada di posisi pedagang, apa yang mereka rasakan ketika perwali ini diberlakukan juga ada benarnya, mengapa? karena jika aktivitas pasar ditutup sementara itu adalah mata pencaharian satu-satunya mereka yang bahkan tanpa penutupan saja mereka sudah jauh dari keuntungan apalagi jika harus ditutup, mau makan apa anak istri mereka? akankah mereka mendapatkan bantuan dari pemerintah sebagai orang terdampak wabah?cukupkah bantuan itu untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga mereka?padahal angka Rp600ribu per KK jauh dari harapan cukup, karena hitungannya per kepala keluarga, bukan per anggota keluarga. Bagaimana jika anggota keluarga mereka ada tujuh orang dengan asumsi memiliki anak lima orang maka jatah masing-masing anggota keluarga hanya berkisar 85 ribu/bulan. Apa yang bisa diharapkan dari angka sekian? kalaupun ada sembako yang diberikan itupun belum bisa memenuhi semua kebutuhan mereka, bagaimana dengan biaya listrik dan ledeng?bagaimana dengan biaya kuota karena anak-anak harus belajar online, semua tidak bisa di cover dengan sejumlah uang yang diberikan pemerintah. Padahal mereka sudah mengalami zero income jika usaha mereka benar-benar ditutup

Sementara bagi pemerintah Kota khususnya, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan layak dan merata tentu memerlukan dana yang tidak sedikit, sementara untuk mendapatkan dana yang banyak amat sulit dilakukan, dana yang ada saja itu. Demi bisa menangani virus corona di Banua, Pemprov Kalsel menggalang semua potensi anggaran yang ada di sejumlah SKPD. Bahkan, sampai harus menggunakan anggaran pendidikan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kalsel (https://kalsel.prokal.co/read/news).

Ini menunjukkan minimnya dana yang dimiliki oleh pemerintah bahkan level provinsi sekalipun, sementara dana dari APBN pun setali tiga uang dengan pemerintah daerah, hingga pemerintah pusat tak canggung meminta dana dari masyarakat dengan membuka rekening bantuan untuk masyarakat yang mau membantu. Padahal negeri kita terkenal makmur, subur dengan kekayaan alam melimpah namun tak berbanding lurus dengan pendapatan negara. Inilah buah sistem kapitalisme yang tak tepat dalam hal pengelolaan kekayaan negara. Hampir semua kekayaan diprivatisasi yang berujung pada negara tak punya apa-apa lagi selain mengandalkan utang dan pajak semata.

Sementara dalam konsep Islam jika anggaran pemasukan minim, diantaranya adalah : diantaranya adalah meminjam danqa kepada para aghniya atau orang yang berkemampuan yang merupakan warga negara dan beragama Islam bukan meminjam kepada negara asing dengan sistem riba, jika tidak cukup negara akan meminta warga yang mampu untuk mengumpulkan infaq untuk memenuhi kebutuhan rakyat, dan yang terakhir akan diterapkan pajak temporal dan hanya menyasar orang-orang kaya saja diantara kita, juga sekaligus memangkas dana-dana yang tidak genting untuk dikeluarkan seperti infrastruktur dan pembangunan sarana lainnya.

Namun begitu banyak sumber pemasukan dalam Islam sehingga negara tak akan mengalami defisit anggaran.Sumber pemasukan tetap Baitul Mal adalah fai’, ghanimah, anfal, kharaj, jizyah dan pemasukan dari hak milik umum dengan berbagai macam bentuknya terutama sumberdaya alam yang melimpah, dan pemasukan dari hak milik negara, usyur, khumus, rikaz dan harta zakat dan yang terakhir barulah pajak.

loading...
Berlangganan via E-MAIL
Berlangganan via E-MAIL

Situs ini menggunakan Cookie untuk meningkatkan Kecepatan Akses Anda. Silahkan Anda Setujui atau Abaikan saja.. Terima Selengkapnya