Rapat Paripurna, DPRD Balangan Dengarkan Jawaban Pemerintah

Paringin, KP – Setelah menerima penyampaian Rancangan peraturan daerah Tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPP) APBD TA  2019 yang disampaikan oleh Bupati Balangan H Ansharuddin dalam rapat paripurna DPRD Balangan yang dilanjutkan dengan paripurna penyampaian pemandangan umum fraksi. DPRD Balangan kembali melanjutkan rapat parpurna mendengarkan jawaban pemerintah (bupati, red) atas pemandangan umum fraksi fraksi, Senin lalu.

Rapat Paripurna dipimpin Ketua DPRD Balangan, Ahsani Fauzan dengan didampingi Wakil Ketua I H Abdul Hadi dan Wakil Ketua Ii H ufi Wandi dengan dihadiri Bupati Balangan H Ansharuddin, Forkopimda dan sejumlah Kepala SKPD dilingkup Pemkab setempat.

Sekdakab Balangan, Ir H Ruskariadi membacakan pidato jawaban Bupati Balangan atas pemandangan umum Fraksi DPRD Balangan di ruang paripurna DPRD, Senin lalu.

“Upaya pencapaian target pembangunan yang telah disepakati bersama hanya bisa dicapai, apabila ada kerjasama dan sinergi kita bisa berjalan baik,” katanya..

Sekdaab juga mengucapkan terimakasih kepada fraksi-fraksi di DPRD Balangan atas masukan dan saran serta pandangannya terhadap berbagai substansi yang tertuang dalam rancangan peraturan daerah tentang laporan pertanggungjawaban pelaksanaan (LPP) APBD TA 2019.

“Semua pandangan yang disampaikan tentunya merupakan masukan yang sangat berharga bagi penyempurnaan Raperda RAPBD tahun 2019,” ucapnya.

Disampaikan Sekdakab pula, mengenai SDM teknis yang masih kurang, baik secara kuantitatif maupun kualitatif.

Berita Lainnya
1 dari 238
Loading...

“Untuk hal ini kedepannya kami harus lebih meningkatkan kualitas SDM yang ada secara bertahap melalui pendidikan dan pelatihan profesi dan manajemen,” katanya.

Kemudian terkait pembangunan infrastruktur, untuk bidang ini tetap menjadi salah satu pilar utama pembangunan daerah.

“Kami terus berusaha untuk sedapat mungkin membangun akses yang mampu mengurangi titik titik wilayah terpencil, serta meningkatkan kualitas sekira terwujud kemerataan infrastruktur,” ujarnya.

Terkait belum meratanya kondisi tersebut, adalah semata mata karena keterbatasan kemampuan, terutama dalam hal pendanaan.

“Jadi kita harus menyusun skala prioritas, dengan memperhatikan tingkat kebutuhan, luasan manfaatnya dan tentu saja kemampuan daerah,” jelasnya.

Sedangkan perihal sinkronisasi dan harmonisasi APBD dengan APBN untuk menghindari duplikasi dan tumpang tindih.

“Disetiap tahun anggaran selalu terdiri dari babarapa tahapan, salah satunya adalah evaluasi oleh pemerintah pusat dan provinsi, sehingga sinkronisasi program dan kegiatan termasuk pendanaannya, antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten merupakan hal yang mewujud dalam struktur APBD,” katanya.

Dengan demikian tambahnya, program dan kegiatan apa saja yang menjadi tanggungjawab pemerintah kabupaten atau berapa porsi yang menjadi tanggungjawab pemerintah kabupaten, sudah tertuang dalam APBD Kabupaten Balangan.

Diakhir sambutan (pidato, red) Bupati yang dibacakan Sekdakab, bupati berharap kepada seluruh elemen masyarakat harus lebih waspada, dan kita saat ini masyarakat Balangan akan menjalani new normal baru. New normal baru itu berbeda dengan seperti biasanya. Hidup normal baru ini kita tetap mengikuti protokol kesehatan,dan setiap keluar rumah harus pakai masker dan sering cuci tangan,jaga jarak,hindari kerumunan, Harapnya. (jun/K-6)

loading...
Berlangganan via E-MAIL
Berlangganan via E-MAIL

Situs ini menggunakan Cookie untuk meningkatkan Kecepatan Akses Anda. Silahkan Anda Setujui atau Abaikan saja.. Terima Selengkapnya