Martapura, KP – Kepala Ombudsman RI Perwakilan Kalsel Nurcholis Madjid didampingi Asisten Bidang Penerimaan dan Verifikasi Laporan Desy Arista Pravitasari serta Asisten Bidang Pencegahan Maladministrasi Sofian Hadi, berkesempatan menjadi narasumber pada talkshow Radio Suara Banjar, kemarin.
Talkshow yang dipandu penyiar senior Pepen ini membahas tentang apa yang telah dilaksanakan Ombudsman Kalsel selama ini dan pada masa Pandemi Covid-19.
Menurut Nurcholis Madjid, selain persoalan Bansos yang banyak diadukan masyarakat, perihal Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) online juga menjadi bagian paling banyak dikeluhkan pada pihaknya.
”Banyak mengeluhkan PPDB tahun ini, dari ketidakjelasan sistem Zonasi yang diterapkan Dinas Pendidikan, hingga disinyalir adanya praktek pungli dalam penerimaan murid baru. Jika ditemukan sumbangan atas nama sekolah, namun menetapkan tarif dan syarat lainnya, itu jelas bukan sumbangan dan bisa dikategorikan pungli,” jelas Nurcholis.
Dessy menambahkan, pihaknya juga menindaklanjuti permasalahan dari bahan berita utama di beberapa media, dalam hal ini terkait pelayanan publik.
”Kami mempunyai hak inisiatif yang kemudian diteruskan kepada Dinas atau Unit layanan yang menjadi sorotan dalam memberikan layanan publik,” kata Desy pada program radio FM milik Diskominfostandi tersebut.
Permasalahan pertanahan juga menjadi masalah dominan diadukan masyarakat, tambah Sofian Hadi, bahkan persoalan ini sudah banyak dilaporkan sebelum pandemi Covid-19.
Pada kesempatan tersebut, Nurcholis Madjid pun meminta masyarakat Kabupaten Banjar dan Kalsel umumnya, bisa aktif melaporkan jika ada yang janggal pada pelayanan Publik.
”Kami siap menerima laporan masyarakat 24 jam, dan menindaklanjuti laporan ini dengan bersinergi dengan pihak terkait layanan publik tersebut. Masyarakat juga bisa menghubungi kami di 0811 165 3737,” pungkas Nurcholis mengakhiri sesi talkshow. (Wan/K-3)
