DPRD Akan Surati BPK-RI Terkait Dana BBM Setda Barsel 2019

Buntok, KP – DPRD Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah akan mengirim surat ke Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI), memohon melakukan pemeriksaan investigasi terkait penggunaan bahan bakar minyak (BBM) Sekretariat Daerah (Setda) tahun anggaran 2019.

“Hal itu untuk mengetahui apakah benar terkait penggunaan BBM 2019 untuk menutupi utang 2018,” kata Ketua DPRD Barito Selatan, HM Farid Yusran.

Dijelaskan Farid, usai memimpin rapat pembahasan rancangan peraturan daerah (Raperda) Pertanggung jawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2019, Rabu (22/8/2020) di Buntok.

Karena, lanjutnya, pada saat dilaksanakannya rapat pembahasan raperda pertanggungjawaban APBD 2019, ternyata dana yang dianggarkan untuk BBM 2019 digunakan membayar utang BBM 2018.

Pihaknya masih belum mengetahui apakah terkait hal ini boleh atau tidaknya dan untuk itu, DPRD akan mengirim surat dan memohon kepada BPK-RI melakukan pemeriksaan investigatif untuk hal itu, imbuhnya

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 12/2019 tentang keuangan daerah disebutkan APBD adalah penyiapan anggaran untuk kegiatan pembangunan dan pemerintahan Januari-Desember di tahun tersebut.

Berita Lainnya
1 dari 111
Loading...

Sementara yang dana BBM pada 2019 lalu digunakan untuk membayar utang BBM 2018.

Oleh karena itu, pihaknya memohon kepada BPK-RI melakukan pemeriksaan investigatif terkait permasalahan tersebut, karena pengeluaran BBM pada 2019 lalu terhutang dengan pihak ketiga sebesar Rp700 juta.

Disamping itu, pengeluaran BBM pada 2019 lalu lebih besar tiga bahkan hampir empat kali lipat dari pengeluaran BBM dari tahun-tahun biasanya.

“Biasanya untuk BBM yang dianggarkan sebesar Rp600 juta lebih dalam setiap tahunnya, namun pengeluaran BBM pada 2019 lalu mencapai Rp2,2 miliar,” ungkapnya.

Sedangkan Pemkab Barsel pada APBD murni 2019 lalu hanya menganggarkan Rp600 juta lebih dan pada APBD Perubahan (APBD-P) 2020 mereka meminta tambah lagi Rp800 juta, sehingga totalnya Rp1,4 miliar saja.

Namun kenyataannya kata Farid Yusran, pengeluaran BBM pada 2019 lalu melebihi dari anggaran yang telah disediakan dan akibatnya pemkab Barsel terhutang dengan pihak ketiga sebesar kurang lebih Rp700 juta. (yld/k-10)

loading...
Berlangganan via E-MAIL
Berlangganan via E-MAIL

Situs ini menggunakan Cookie untuk meningkatkan Kecepatan Akses Anda. Silahkan Anda Setujui atau Abaikan saja.. Terima Selengkapnya