Banjarmasin, KP – Camat Banjarmasin Utara Appiludin angkatan bicara terkait kisruh laporan adanya dugaan penggunaan jasa joki yang dilakukan salah seorang peserta saat penilaian self assessment psikologi untuk lelang jabatan lima Kepala SKPD di lingkup Pemko Banjarmasin.
Rupanya, Appiludin merasa bahwa tudingan dugaan penggunaan jasa joki itu ditujukan kepadanya. Dia pun mengakui bahwa dirinya memang dibantu seseorang saat penilaian self assessment psikologi yang dilaksanakan secara virtual itu berlangsung.
Namun, mantan Kabid Tibum Satpol PP Banjarmasin mengaku orang yang saat itu berada di samping hanya sebagai operator IT. Yang menurutnya sangat diperlukan, lantaran dirinya merasa gagap teknologi (Gapteg).
“Jujur saja aku IT lemah. Karena aku ini orang lapangan. Hanya sekedar IT, Kalau sampai menjawabkan tidak ada,” jelasnya, Jumat (07/08/2020).
Namun, dia mengakui bahwa telah terjadi keteledoran yang menurutnya itu tak disengaja. Operator tersebut sempat membantu saat proses self assessment berlangsung.
“Jadi Aku ini terlambat, keteteran. Supaya terkejar aku yang jawab, dia membantu. Jadi tak ada unsur kesengajaan memakai joki,” bebernya.
Pertimbangannya itu dia lakukan lantaran dalam proses seleksi tak ada aturan yang memperbolehkan atau melarang seseorang untuk dibantu operator IT.
“Diseleksi itu tak ada aturan harus bisa IT. Juga tak ada larangan yang tak bisa IT ada larang membawa operator IT,” imbuhnya.
Appiludin pun mengaku bahwa dia sempat mendapat teguran dari panitia. Dan ditanya terkait adanya orang lain tersebut. Namun, sekali lagi dia menjelaskan ke panitia bahwa itu hanya operator, dan dia akhirnya meminta maaf atas keteledoran tersebut.
“Sudah aku klarifikasi ke panitia. Kalau memang ada syaratnya harus bisa mengoperasikan IT aku kada bisa mungkin aku kada melamar. Aku gentleman aja,” tukasnya.
Adapun Kepada Badan Kepegawaian Daerah Pendidikan dan Pelatihan (BKD Diklat) Banjarmasin, Saffri Azmi, mengaku bahwa seluruh peserta lelang telah diberikan ruang untuk berkonsultasi terlebih dulu mengenai panduan-panduannya sebelum pelaksanaan assessment dimulai.
“Cukup lah waktu dua hari itu untuk belajar. Sebenarnya sederhana saja. Setelah login tinggal mengetik seperti biasa,” ucap Azmi kepada awak media ketika di konfirmasi usai rapat bersama Tim Pansel di balai kota.
Lantas apakah memang BKD Diklat tak menyediakan orang IT untuk membantu peserta? Azmi menyatakan pihaknya memang tak menyediakan orang IT, karena asumsinya semua peserta sudah menguasai.
Terlebih di setiap SKPD juga ada orang yang mengerti IT, dan bisa dimintai bantuan ketika terjadi masalah.
“Jika bermasalah saat login boleh saja minta bantuan. Tapi kalau didampingi saat menjawab soal itu tidak boleh, karena harus sendiri,” tambah Azmi.
Kondisi ini terang Azmi tentunya akan menjadi catata tim Panitia Seleksi (Pansel). Meskipun selama tidak ada laporan tertulis tim pansel juga tidak dapat bertindak.
“Catatan ini contohnya, nilai yang bersangkutan baik masuk ketiga besar. Namun karena adanya laporan walaupun hanya lisan maka menjadi opini yang terjadi. Maka bisa saja menjadi pertimbangan masuk tiga besar,” pungkasnya. (sah/KPO-1)
