Banjarmasin, KP – Ketua Umum DPP LDII saat ini sedang kosong, menyusul meninggalnya Prof. Dr. Ir. KH. Abdullah Syam pada Juli lalu.
Untuk mengisi kekosongan tersebut, DPP LDII bakal menggelar Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) 2020 untuk memilih Pejabat (PJ) ketua umum yang diadakan pada 19-20 Agustus.
PJ Ketua Umum DPP LDII terpilih nantinya diberi amanah untuk menggelar musyawarah nasional (Munas). Dan melanjutkan program kerja DPP LDII yang sudah tersusun sebelumnya.
Terkait penyelenggaraan Rapimnas LDII sendiri, DPP LDII bakal beraudiensi dengan Menteri Agama Jenderal (Pur) TNI Fachrul Razi.
Rombongan DPP LDII disambut langsung oleh Fachrul Razi didampingi oleh Dirjen Bimas Islam, Prof. Kamaruddin Amin, Sesdirjen Bimas Islam Taher, dan Sesmenag Khoirul Huda Basyir.
Ketua DPP LDII Ir. H. Chriswanto Santoso, M.Sc dalam pertemuan tersebut memaparkan kesiapan Rapimnas, yang sangat strategis bagi LDII.
“Keberlanjutan program LDII dalam membantu pemerintah dan kemajuan umat Islam, menjadi perhatian LDII dalam Rapimnas,” ujar Chriswanto.
Menurut Chriswanto, pada tahun depan, DPP LDII akan mempersiapkan Munas. Di samping itu, pejabat ketua umum terpilih mendapat kewenangan untuk bertindak atas nama organisasi secara penuh.
“Pada momen ini banyak muswil di daerah-daerah yang membutuhkan tanda tangan pejabat ketua umum yang legal. Kami sebelumnya mengundang Kementerian Kesehatan dalam webinar Ponpes Sehat. Dari webinar itu, kami dipandu soal protokol kesehatan untuk melaksakan rapimnas,” ujarnya.
Adapun Rapimnas sendiri, dilaksanakan secara online di 482 titik. Kegiatan tersebut juga digelar dengan menerapkan protokol kesehatan CoVID-19 secara ketat. “Satu titik ada lima sampai sepuluh orang,” ujar Chriswanto.
Kepada Fachrul Razi, Chriswanto mengungkapkan bahwa, Rapimnas LDII yang dihadiri kurang lebih akan dihadiri 34 DPW Provinsi dan 456 DPD kabupaten/kota, dengan total peserta 2.500 orang tersebut mengusung tema “Kontribusi Berkelanjutan LDII untuk Indonesia Bangkit dan Maju”.
Ini juga merupakan tindak lanjut hasil dari Rakernas LDII tahun 2018, yang menghasilkan program kerja delapan bidang pengabdian LDII untuk bangsa.
“Bidang itu adalah Kebangsaan, Pendidikan umum, Pendidikan agama, Teknologi dan kecerdasan buatan, Kesehatan Herbal, Ekonomi Syariah, Pertanian dan lingkungan hidup, dan energi terbarukan,” ujar Chriswanto.
“Dalam pendidikan agama, dakwah LDII tak hanya kepada masyarakat umumnya, tapi juga menyentuh masyarakat marjinal seperti dakwah di penjara Nusakambangan dan Enrekang, serta masyarakat lain di daerah perbatasan, masyarakat penyandang kusta, dan pengajian tuna rungu. Di bidang pendidikan umum LDII membangun platform pondok karakter. Kami menekankan pembangunan moral,” tambahannya.
Mendengar hal itu, Fachrul Razi memberi apresiasi dan tanggapan positif atas kegiatan LDII. Ia mengatakan, membina umat adalah kewajiban Bersama.
“Maju mundurnya Indonesia pun sangat ditentukan oleh umat Islam karena merupakan umat terbesar di Indonesia,” ujar Fachrul Razi.
Untuk itu, moderasi dalam kehidupan beragama sangat diperlukan agar tercipta Indonesia yang kondusif dan maju.
“Moderasi beragama sudah masuk dalam rencana pembangunan jangka menengah. Kami mengajak kawan-kawan agar moderat, bukan dalam agamanya. Namun cara berhubungan dengan teman-teman yang berbeda agama, atau agama yang sama namun pandangannya berbeda. Saya dengan senang hati akan membuka rapimnas LDII,” imbuhnya.
Fachrul Razi juga meminta LDII untuk berpartisipasi dalam program pemerintah untuk meningkatkan jembatan kesetiakawanan antar masyarakat.
Contohnya, meningkatkan kerukunan umat beragama dan Pendidikan di Papua. Sebab rata-rata pendidikan masyarakat di sana hanya sebatas tamatan SD sampai SMP, sementara yang maju adalah pendatang.
“Kami juga akan memberikan pembekalan kepada para penceramah agama khususnya di Papua. Namun karena pandemi Covid-19, rencana kami tertunda. Yang terpenting ceramahnya itu mengutamakan keindonesiaan. Saya senang jika LDII menjadi bagian dari program ini,” ujar Fachrul Razi.
Lebih jauh, untuk menindaklanjuti hal tersebut, Kementerian Agama juga akan mengundang LDII dalam program juru dakwah atau da’i bersertifikat.
Apa yang menjadi program Kementerian Agama untuk membangun jembatan kesetiakawanan senada dengan langkah DPP LDII sendiri. Sebab selama ini, para pengurus LDII di pusat maupun di tingkat daerah-daerah aktif dalam Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) untuk turut membantu pemerintah menguatkan jembatan kesetiakawanan. (sah/KPO-1)
