Drs HM Kasman:
Masyarakat Diminta Setelah Mencoblos Langsung Pulang

Banjarmasin, KP – Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 ketat dengan menerapkan protokol kesehatan (Prokes). Maklum, pesta demokrasi kali ini diadakan di tengah Pandemi CoVID-19.

Pemerintahan bersama penyelenggaraan pemilu terus berupaya agar penerapannya bisa berjalan dengan baik. Termasuk menyampaikan aturan-aturannya yang telah dibuat. 

Hal ini juga menjadi catatan penting bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Banjarmasin. Bertempat di Kelurahan Pasar Lama, Sosialisasi Pendidikan Politik dengan sehat digelar pada Selasa (29/09/2020).

“Ini agenda yang wajib kami menjelang Pilkada kali ini. Kegiatannya tak hanya di sini saja. Tapi juga menyasar beberapa kelurahan lainnya,” ujar Kepala Kesbangpol Banjarmasin, Muhammad Kasman usai membuka acara.

Sosialisasi yang dihadiri sejumlah perwakilan dari lapisan elemen masyarakat itu digelar sederhana dan terbatas, dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan.

Berita Lainnya
1 dari 1.619

Yang disampaikan tak hanya soal ajakan agar masyarakat menggunakan hak pilihnya pada hari pencoblosan 9 Desember nanti. Tapi juga soal penerapan proyokol kesehatan pun disampaikan agar bisa dipahami masyarakat.

“Kita sama-sama menjaga protokol kesehatan. Saat mencoblos, masyarakat wajib pakai masker. Di TPS (tempat pemungutan suara) juga nantinya disediakan tempat cuci tangan,” jelas Kasman.

Kasman juga menyampaikan, agar pada hari pencoblosan tak ada kerumunan di TPS. Serta aturan datang ke TPS secara bergantian sesuai jadwal undangan yang sudah ditetapkan.

“Bagi yang sudah mencoblos diminta tak bertahan lagi di TPS langsung pulang kerumah. Karena kursi yang disediakan sudah ditentukan sesuai protokol kesehatan. Dan yang giliran datang akan duduk di kursi yang disiapkan tadi,” jelasnya lagi.

Di samping itu, yang tak kalah penting disampaikan Kasman soal netralitas pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun honorer di lingkup Pemko Banjarmasin. Dia berharap tak ada pegawai yang turut terjerumus dalam politik praktis.

“Kami juga mengawasi terkait netralitas ASN dan honorer. Walaupun ada pilihan masing-masing tapi itu tak perlu disampaikan ke publik. Cukup untuk pribadi dan sampaikan pada 9 Desember,” tukasnya. (sah/K-3)

Berlangganan via E-MAIL
Berlangganan via E-MAIL
loading...

Situs ini menggunakan Cookie untuk meningkatkan Kecepatan Akses Anda. Silahkan Anda Setujui atau Abaikan saja.. Terima Selengkapnya