Jakarta, KP – Ketua Dewan Pers, Muhammad Nuh meminta media massa harus mengedepankan tanggungjawab moral untuk menjaga dan fungsi dalam Pilkada 2020 ini.
Hal ini diungkapkannya saat menjadi narasumber webinar Pencegahan Penyebaran Berita Hoax Menjelang Pilkada di Media Massa yang diselenggarakan Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik, Kominfo dan Dewan Pers, Kamis (17/9) siang.
Menurut Nuh, perlu adanya atmosfir kedamaian dan persatuan dalam perbedaan pada pilkada Desember mendatang dan ini menjadi salah satu peran media menciptakannya.
Karena pres punya peran dalam mengedukasi masyarakat dan memberikan informasi yang mendidik dan tidak menyebarkan pemberitaan yang bersifat hoax.
“Pemberdayaan masyarakat dan pencerahan juga menjadi peran pers, jangan sampai pada pilkada kali ini ada pemberitaan yang bersifat memecah belah persatuan,” kata mantan Meteri Pendidikan ini.
Bahkan yang tidak kalah penting adalah peran pers untuk menjaga persatuan karena ini merupakan salah satu janji kemerdekaan.
“ Perbedaan pada pilihan di pilkada itu biasa tetapi menjaga persatuan harus dikedepankan,” paparnya.
Ia juga berharap pers dapat menciptakan Pilkada yang berkualitas dan demokrasi yang berkualitas hingga akhirnya melahirkan pemimpin yang berkualitas.
“ Setiap kandidat adalah saudara kita, maka saya berharap peran pers juga dapat membangun kekitaan, persatuan agar janji kemerdekaan Indonesia dapat dilunasi,” ucap Nuh.
Sementara itu, Dra Ismail Cawidu, Tenaga Ahli dari Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik, Kominfo mengungkapkan ada 2 kerawanan yang biasa muncul pada pilkada yakni isu lokal kedaerahan dan isu siber.
Untuk itu sambungnya perlu etikad baik dari para konsestan pilkada agar tidak meciptakan hoax baik melalui media sosial ataupun menggunakan media massa.
“Kami mencatat 700 000 lebih media penyebar hoax dan diantaranya sudah kami blokir. Selain meresahkan juga mengancam kedamaian dan persatuan,” tambahnya.
Dijelaskannya, daya rusak hoax dapat membuat pemilih yang rasional menjadi inrasional bahkan emosional.
“ Hoax juga berpotensi membangun ketidak percayaan pada pemerintah, mem-freaming KPU tidak jujur dan curang, mempengaruhi hasil pemilihan dan menciptakan keresahan di masyarakat,” ucap Ismail.
Dia meminta, media massa dapat membuat pemberitaan dan informasi yang dapat menciptakan kedamaian pada pilkada serentak tahun ini.
Ketua PWI Kalsel, Zainal Helmie menilai pemberitaan hoax banyak diproduksi oleh media sosial. “ Perlu dipahami saat ini, ada media massa dan ada media sosial, jika media massa yang sudah terverifikasi oleh Dewan Pers lebih selektif dalam menginformasikan berita. Sebaliknya media sosial tidak ada filter sehingga berita hoax mudah diproduksi di sana,” paparnya.
Meski demikian, dirinya tidak menampik masih ada media massa yang masih menyebarkan berita bohong. “ Tentunya masih ada karena banyaknya media saat ini khususnya online,” katanya.
Ia mengajak seluruh elemen masyarakat bersama-sama untuk lebih selektif dalam memilih berita khsusnya terkait pemberitaan pilkada. “ Harapan kita pilkada kali ini berjalan damai tetap dalam bingkai persatuan bangsa, khususnya di Kalsel,” tandas Helmi.
Pada webinar ini, Dewan Pers menghadirkan 4 orang narasumber yakni Ketua Dewan Pers, Muhammad Nuh, Tenaga Ahli Dirjen IKP Kominfo, Drs Ismail Cawidu, Ketua KPU Kalsel, Sarmuji dan Ketua PWI Kalsel, Zainal Helmi serta di pandu oleh Rustam Fachri,Tenaga Ahli Pers dari Dewan Pers.(vin/KPO-1)
