Kalimantan Post - Aspirasi Nusantara
Baca Koran
Space Iklan
Space Iklan
Iklan Utama
Hukum & Peristiwa

Massa Forpeban dan IPPI Kalsel
“Setumpuk Laporan Kami Tentang Dugaan Korupsi Apa Diproses”

×

Massa Forpeban dan IPPI Kalsel<br>“Setumpuk Laporan Kami Tentang Dugaan Korupsi Apa Diproses”

Sebarkan artikel ini
6 massa 3klm 1
BERDEMO – Massa Forpeban dan  IPPI Kalsel dikomando Din Jaya saat berdemo di depan Kejati Kalsel untuk mempertanyakan sejumlah laporan yang sudah disampaikan. (KP/Aqli)

Banjarmasin, KP – Massa datangi Kantor Kejakasan Tinggi (Kejati) Kalimantan Selatan (Kejati Kalsel) di Jalan DI Pandjaitan Banjarmasin, Senin (21/9/2020).

Massa dari Forpeban (Forum Rakyat Peduli Bangsa dan Negara) dan  IPPI (Ikatkan Putra- Putri Indonesia) Kalsel dikomando Din Jaya, pertanyakan ‘setumpuk’ laporan yang selama ini disampaikan pihaknya.

Baca Koran

“Apa diproses atau sampai dimana kasusnya, karena kami tak pernah disampaikan kembali bagaimana perkembangannya,” ucap Din Jaya, yang saat itu diterima pihak Kejati Kalsel, yakni Kasi C (Ekonomi dan Keuangan) Hendri dan didampingi Irwan.

“Kami rasa ada hampir ratusan kasus yang telah kami sampaikan ke pihak Kejati, tak ada beritanya lagi” tambahnya.

Pada waktu itu pula massa sampaikan lagi soal pengadaan dan penyaluran beras bantuan Jaring Pengaman Sosial Penanganan Covid 19 Dinas Pertanian Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) senilai Rp6,1 Millar.

“Ini diduga bermasalah, bahkan berasnya ada sampai ke tangan warga banyak ‘bakutu’ (binatang kecil yang biasa ada di beras,red).

Lainnya soal taman baca/perpustakaan di Ruang Terbuka Hijau (RTH) Taman Kamboja yang dinilai tak layak, karena bangunanya hanya dari kontainer bekas.

Kemuidian dugaan persekongkolan pada lelang proyek pembangunan jembatan Kelayan A -Gerilya Dinas PUPR Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 senilai Rp13,5 miliar.

Hal lain dugaan pekerjaan tidak sesuai spek pada proyek preservasi Jalan H Hasan Basry Banjarmasin.

Itu dilaksanakan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Satker Pelaksanaan lalan Nasional Wilayah Provinsi Kalsel Tahun Anggaran 2020 senilai Rp2 miliar.

“Kita juga minta pihak Kejati telisik dugaan penyimpangan korupsi pada pelaksanaan paket pengadaan Bahan Bakar Minyak (BBM) kegiatan Operasional alat dan mesin Pertanian Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi. Kalsel Tahun 2019 senilai Rp 8,2 miliar.

Baca Juga :  Jaksa Agung RI, Monitoring Terkait Capaian Kinerja Jajaran Kejari Banjarmasin

Terhadap semua, Hendri menyatakan bahwa apa disampaikan pasti diproses dan pihaknya juga akan turun ke lapangan mengumpulkan bukti -bukti lainnya.”Percaya kami proses,” ucapnya.

Senada disampaikan Irwan, bagi masyarakat bisa sampaikan persoalan apapun di situs Kejati yang sudah ada.

“Dan disitu akan diketahui kasus apa saja dan sampai dimana ditangani,” ucapnya. (K-2)
 

Iklan
Iklan