Cukup untuk selfie saja, sudah bisa menjadi daya tarik masyarakat untuk berkunjung,” ujar Zulkifli
BANJARMASIN, KP – Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kalsel mendorong penetapan desa wisata di wilayah Kalsel, karena keberadaannya masih sangat minim.
“Dari 1.864 desa di Kalsel, baru terdapat empat desa wisata. Jadi hanya nol koma nol persen saja dari jumlah desa,” kata Kepala Dinas PMD Kalsel, Zulkifli kepada wartawan, kemarin, di Banjarmasin.
Untuk itulah, pihaknya mendorong penetapan atau pembentukan ini dilakukan bersama DPRD Kalsel, khususnya Komisi I agar bisa menyusun regulasi yang mengatur keberadaan desa wisata dengan memberdayakan masyarakat.
“Diharapkan desa wisata bisa tumbuh di Kalsel, karena ada regulasi yang dapat mendorong atau merangsang desa yang memiliki potensi wisata,” tambahnya, usai rapat kerja dengan Pansus Desa Wisata.
Zulkifli mengungkapkan, melihat keberadaan desa wisata di provinsi lain, ternyata memiliki kontribusi besar pada peningkatan desa, terutama yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BumDes).
“Jadi bisa memberikan kontribusi yang cukup bagus pada perekonomian masyarakat desa,” jelas Zulkifli.
Apalagi desa wisata ini cukup mengandalkan potensi yang ada, baik keindahan alam atau apa, yang bisa menarik kunjungan wisata.
“Cukup untuk selfie saja, sudah bisa menjadi daya tarik masyarakat untuk berkunjung,” ujar Zulkifli.
Selain itu, tidak harus wisatawan, namun masyarakat lokal saja sudah bisa memberikan kontribusi bagi pendapatan desa, seperti pengelolaan parkir, penyediaan sarana dan prasarana dan lainnya.
“Apa saja bisa menjadi kontribusi pendapatan desa, yang dikelola BumDes,” tambah Zulkifli.
Misalnya, Desa Tiwingan Lama, hanya memiliki panorama alam, namun dibarengi konservasi lahan, penyediaan penginapan, kemudian produk yang disediakan masyarakat setempat.
“Apapun bisa dijual masyarakat, sehingga bisa mandiri,” ujarnya.
Kemudian, pendapatan desa meningkat, dan kinerja BumDes juga membaik, sehingga masyarakat mandiri untuk membangun desa.
“Bahkan ada desa wisata yang pendapatan aslinya melebihi dana desa,” jelas Zulkifli.
Lebih lanjut diungkapkan, penetapan desa wisata yang dikelola BumDes inilah yang ditangani PMD, bukan obyek atau desa wisata yang dikelola kelompok masyarakat.
“Jadi memang harus BumDes yang mengelola desa wisata ini, sekaligus dalam rangka mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat,” tegasnya. (lyn/K-1)
