Kekhawatiran itu tak berlaku untuk tempat hiburan dan acara perkumpulan masyarakat, asalkan bisa menerapkan protokol kesehatan CoVID-19 dengan ketat
BANJARMASIN, KP – Rencana dibukanya sekolah untuk pembelajaran tatap muka semakin jauh dari harapan. Setelah bertambahnya salah satu kelurahan menjadi zona merah pada pertengahan bulan lalu.
Pemko Banjarmasin melalui Dinas Kesehatan memprediksi, pembelajaran tatap muka khususnya untuk sekolah dasar baru bisa dilakukan pada 2021. Alasannya, membuka sekolah dasar sangat berisiko. Para peserta didik di tingkat ini dikategorikan rentan.
“Kalau SD saya kira belum bisa. Karena resikonya sangat tinggi. Mulai dari PAUD, TK, SD barangkali di tahun 2021,” ujar Kepala Dinas Kesehatan Banjarmasin, Machli Riyadi, Rabu (14/10/2020).
Kendati demikian, kekhawatiran itu tak berlaku untuk tempat hiburan dan acara perkumpulan masyarakat lainnya. Asalkan bisa menerapkan protokol kesehatan CoVID-19 dengan ketat, maka lampu hijau pun bisa didapat.
Ambil contoh bioskop XXI di Duta Mall yang baru dibuka pada Sabtu lalu. Tempat hiburan ini sudah jauh-jauh hari mendapat visitasi dari Dinkes Banjarmasin. Dan rekomendasi penerapan protokol kesehatan akhirnya didapatkan.
Namun hingga saat ini, jangankan visitasi, kajian atau mencari solusi terkait pembelajaran tatap muka di sekolah pun masih belum ada. Nah, yang menjadi pertanyaan, mampukah Dinas Pendidikan (Disdik) Banjarmasin memberikan rasa yakin seperti yang dilakukan manajemen XXI?
Pertanyaan ini muncul dari Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan (JPKP) Kalimantan Selatan Suriani Khair.
Menurunnya ketika tempat hiburan bisa meyakinkan Pemko untuk bisa menerapkan protokol kesehatan dengan ketat, harusnya Disdik juga bisa melakukan hal yang sama untuk kepentingan dunia pendidikan.
“Disdik harus bisa meyakinkan bahwa belajar tatap muka sudah bisa dilakukan di Banjarmasin. Jadi ini tergantung Disdik. Jangan sampai ragu-ragu,” ujar Suriani, Senin (19/10/2020).
Maksud jangan ragu-ragu disini ujar Suriani adalah, Disdik harus bisa lebih progresif dalam mencari solusi agar pembelajaran secara daring tak terlalu lama. Mengingat saat ini keluhan para orangtua terkait tingkat kejenuhan sudah cukup tinggi.
“Sementara sekolah tarik ulur memang betul, kajianya harus secara progresif. Cuma sayangnya Disdik tak progresif menyampaikannya gagasan-gagasan untuk pembelajaran di sekolah secara tatap muka,” katanya.
Yang diketahui Suriani, bahwa syarat mengumpulkan orang sesuai protokol kesehatan paling banyak 50 persen dari kapasitas ruangan. Selain penerapan lainnya seperti memakai masker, cuci tangan, dan menjaga jarak.
Hal inilah yang seharusnya bisa menjadi acuan Disdik untuk melakukan kajian lebih mendalam untuk mencari solusi. Misal membagi jam masuk sekolah menjadi dua.
“Apakah memakai 50 persen sebagai solusinya. Pagi 50 siang 50, atau seperti apa. Yang ini yang belum kita dengar langkah maju dari sektor pendidikan,” jelasnya.
Dia mengakui, kekhawatiran tentunya ada. Mengingat peserta didik khusus untuk tingkat dasar cukup rentan. Hanya saja tingginya kekhawatiran harusnya bisa menjadi semangat semakin progresif Disdik dalam mencari solusi ini.
Ambil contoh, masukan yang diberikan seperti perhatian terhadap kesiapan fasilitas di sekolah hingga tenaga pengajar ketika pembelajaran tatap muka itu dilakukan harus dilakukan dengan matang.
“Apa saja yang dilakukan, tentu dari fasilitas sekolah harus disterilkan. Kemudian tenaga pengajar di tes kesehatannya,” tukasnya. (sah/K-3)
