Banjarbaru, KP – Penjabat Sekda Provinsi Kalsel, Roy Rizali Anwar, memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) terkait ketersediaan gas elpiji 3 kilogram dalam upaya menjaga stabilisasi ketersediaan di tengah masyarakat.
Dalam rakor berlangsung di Ruang Rapat Aberani Sulaiman, Setda Kalsel, Selasa (20/10) pagi, dengan turut dihadiri oleh stakeholder terkait, fokus membahas upaya dan solusi menjaga ketersediaan gas elpiji 3 kilogram di tengah masyarakat, terlebih di masa pandemi Covid-19.
Rapat koordinasi tersebut terlaksana dengan menerapkan protokol kesehatan, sesuai standar dari pemerintah.
“Rakor ini bertujuan untuk saling bertukar informasi dan mencari solusi bagi stabilitasi ketersediaan gas elpiji 3 kg di masyarakat,” terang Roy.
Pada rakor yang diinisiasi Biro Perekonomian Setdaprov Kalsel, Roy Rizali berharap bantuan dari pihak terkait, antara lain Pertamina, Anggota Legislatif Pusat/Daerah, Hiswana Migas, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Pusat, TNI/Polri, dan Yayasan Perlindungan Konsumen untuk saling memantapkan koordinasi dan sinergi.
Kadis PUPR Kalsel ini juga menyambut baik rencana pemerintah untuk meningkatkan kuota dari 6,5 juta menjadi 7,5 juta metrik ton untuk 2021.
Sementara itu, Anggota DPR RI Dapil Kalimantan Selatan, Syaifullah Tamliha menjelaskan, DPR RI kembali akan meningkatkan kuota dari 6,5 juta menjadi 7,5 juta metrik ton untuk 2021.
“Atas kenaikan 1 juta ton itu, kita minta Pemprov Kalsel segera buat surat kepada Menteri ESDM, dalam hal ini Dirjen Migas dan BPH Migas yang ditembuskan kepada DPR RI, untuk penambahan rasio pemakaian tabung gas 3 kilogram,” kata Syaifullah Tamliha,
Dia menginginkan adanya pemerataan distribusi gas elpiji 3 kilogram, sama seperti di Pulau Jawa.
“Rasio pemakaian gas elpiji 3 kilogam yang sekarang 2,2 tabung per penerima, ditingkatkan menjadi 4 sampai 5 tabung seperti yang diterima orang miskin di Pulau Jawa. Agar apa, ya agar supaya ada pemerataan distribusi,” tandas Syaifulah Tamliha.
Catatan kedua, tentunya Pemprov harus meningkatkan pengawasan pendistribusian.
“Ketiga, Pemprov diminta mendata nama agen dan jumlah sasaran, agar pendistribusian kuota masing-masing agen tersebut dapat secara proporsional,” sebut Syaifullah Tamliha.
Guna lebih efektif lagi, Syaifullah juga menyarankan agar perlu ada kerja sama dalam penyaluran distribusinya yang berpedoman pada MOU Menteri Dalam Negeri dan Menteri ESDM tahun 2011 untuk melibatkan Camat dalam pengawasan dan pelaporan distribusi gas elpiji 3 kilogram.
“Saat tambahan satu juta gas subsidi ini kemana saja? nah ini kita berharap Pemprov proaktif kepada Dirjen Migas.
Saya perhatikan jumlah penerima atau warga miskin ini berbeda-beda antara data BPS dan Dinsos yang disajikan. Dan ini tidak terjadi di Kalsel, “kata Syaifullah Tamliha.
Disebutkan Syaifullah Tamliha, jika data penerima (warga miskin) itu valid dan sinkron, maka bisa saja nanti di tahun 2022 distribusi gas elpiji 3 kilogram diterapkan dengan sistem tertutup.
“Sebab, jika terbuka, maka konsekuensinya akan ada yang dapat dan tidak. Tapi perlu dibuat validasi yang akurat dulu penerimanya,” kata dia.
Sementara, Pj Sekdaprov Kalsel, Roy Rizali Anwar bersiap menindaklanjuti saran dari DPR RI yang disampaikan oleh Syaifullah Tamliha.
“Kita akan berkirim surat ke Kementerian ESDM, dalam hal ini Dirjen Migas, terkait penambahan kuota untuk segera dikaji peningkatan rasio pemakaian gas 3 kilogram,” urai Roy Rizali Anwar.
Roy memaparkan, Pemprov juga akan melakukan pendataan agen dan pangkalan serta penerima manfaat dengan masyarakat miskin, nelayan dan UMKM yang berhak menerima gas 3 kilogram, sehingga subsisdi gas 3 kilogram ini penerimanya tepat sasaran.
“Kalau data yang ada di Pemprov, KK miskin sebanyak 314.000 lebih dan belum lagi yang miskin karena terimbas Covid-19,” kata dia.
Langkah selanjutnya, nanti Pemprov akan mengajak kabupaten/kota dan pihak aparat dalam penyaluran gas subsidi 3 kilogram ini supaya lebih tepat sasaran.
“Dan kita segera akan mendata, jika memang kurang kita segera usulkan,” kata Roy.
Adapun General Manager Pertamina MOR VI Kalimantan, Freddy Anwar, menjelaskan bahwa kuota gas 3 kilogram yang bersubsidi di Kalsel ada 89 ribu metrik ton tiap tahun.
“Kalau kita bicara hingga September ini sudah over pendistribusian 28 persen. Ini Pekerjaan Rumah (PR) kita bersama. Bekerja sama dengan Pemda dan stakhokder terkait agar memastikan penyaluran gas ini terdistribusi dengan lancar. Apalagi ini nanti akan ada tambahan lagi dan ke depan kita perlukan data dan disinkronkan, baik data tambahan warga miskin berapa, dan intinya kita Pertamina siap men-support Pemda, ” kata dia. (adpim/K-2)
