“Selidiki Dugaan Campur Tangan Oknum Aparat Masalah Proyek”

Banjarmasin, KP – Massa minta selidiki dugaan campur tangan oknum aparat dalam masalah proyek dan juga sekaligus memberikan dukungan atas kinerja Polda Kalsel yang tanpa pandang bulu pemberantasan peredaran narkoba serta penanganan Covid-19 di Bumi Lambung Mangkurat.

Itu disampaikan massa dari Forum Rakyat Peduli Bangsa dan Negara (FORPEBAN) Kalsel dan Ikatan Putra Putri Indonesia mendatangi di Mapolda Kalsel, Rabu (14/10/2020).

Massa dikomando H Din Jaya juga sebutkan pertambangan batubara dan galian C ilegal yang marak di wilayah Kabupaten Tanah Laut, sehingga merusak lingkungan dan menjadi salah satu penyebab terjadi banjir.

Kemudian meminta pihak Polda Kalsel untuk menyelidiki dugaan keterlibatan oknum aparat dalam permasalahan pertambangan serta proyek.

Ketika itu massa diterima perwakilan dari Polda, AKBP Matsari HS SH didampingi AKBP Ugeng Sudia Permana.

Din Jaya pada juga mengibau, seluruh elemen masyarakat khususnya mahasiswa, buruh dan nelayan untuk bersama sama menjaga ketertiban keamanan serta mendukung aparat keamanan dalam melaksanakan tugas kinerjanya untuk menjadikan Kalsel aman dan kondusif.

“Soal penyampaian dugaan itu tentunya harus disertai bukti dan faktanya, namun demikian semua sudah kami sampaikan ke pimpinan,” tambah Matsari.

Selain itu, massa juga sampaikan ke Kejati Kalsel dugaan pekerjaan tidak sesuai spek pada proyek rehabilitasi dan rekonstruksi Jalan Desa Pimping Kecamatan Lampihong.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2020 senilai Rp 5,2 Miliar.

Dugaan penyimpangan pada beberapa proyek Dinas PUPR Kabuapten Tanah Laut Tahun 2018 – 2019.

Proyek Peningkatan Jalan Desa Galam – Desa Pemalongan Bajuin Dinas PUPR Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018 senilai Rp2,5 Miliar

Kemudian proyek peningkatan Jalan Proyek peningkatan Jalan di Kampung Kriup Pelaihari Kelurahan Sarang Halang

“Kami juga mempertanyakan tindak lanjut beberapa permasalahan yang telah kami sampaikan pada penyampaian aspirasi beberapa waktu lalu,” tambah Din Jaya.

Yakni dugaan penyimpangan pada pelaksanaan Paket Pengadaan Bahan

Bakar Minyak (BBM) kegiatan Operasional Pelayanan Alat dan Mesin Pertanian Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalsel Tahun 2019 senilai Rp 8,2 Miliar.

Lainnya, Taman Baca/Perpustakaan di Ruang Terbuka Hijau (RTH) Taman Kamboja yang belum berfungsi.

Dugaan penyimpangan pada pengadaan dan penyaluran beras bantuan Jaring

Pengaman Sosial penanganan Covid 19 Dinas Pertanian Hulu Sungai Tengah Tahun 2020 senilai Rp6,1 miliar.

Bahkan pula dugaan pekerjaan tidak sesuai spek pada proyek Preservasi Jalan H Hasan Basry (Banjarmasin) Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah Kalsel Tahun Anggaran 2020 senilai Rp 2 Miliar. (K-2)