Banjarmasin, KP – Mimbar bebas dibuka di perempatan Jalan Lambung Mangkurat, Kamis (15/10/2020) sore. Orasi terbuka berisi kritikan pedas terhadap pemerintah dan DPR disampaikan melalui pengeras suara.
Orasi terbuka ini menjadi titik fokus aksi demonstrasi penolakan Undang-undang Cipta Kerja Omnibus Law yang digelar oleh Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se – Kalimantan Selatan kali ini.
Ya, ribuan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Kalsel kembali turun ke jalan. Setelah aksi serupa juga digelar pada Kamis pekan lalu, (08/10/2020).
Namun, aksi kali ini berbeda dari sebelumnya. Tak ada tuntutan yang mengarah ke anggota DPRD Kalsel, ataupun DPR RI sekalipun. Tak ada desakan untuk masuk ke gedung dewan. Atau memaksa dewan keluar untuk bertemu.
Alasannya sederhana, kepercayaan mahasiswa sudah hilang terhadap wakil rakyat.
“Kenapa kita tak ada dorong-dorongan. Tak memaksa ke dalam sana (gedung DPRD Kalsel). Karena kita sudah tak percaya dengan dewan di dalam sana,” ujar Koordinator BEM se-Kalsel, Ahdiyat Zairullah dalam orasi terbukanya.
Hasrat untuk bertemu wakil rakyat rupanya sudah dikubur dalam-dalam. Buktinya, ketika anggota DPR RI Rifqinizamy Karsayuda yang sengaja datang ke lokasi untuk berdialog, ditolak mentah-mentah oleh mahasiswa.
Pernyataan rasa kecewa dilontarkan Ahdiyat dihadapkan para demonstran. Dengan berapi-api, dia menyatakan mosi tidak percaya terhadap anggota DPR RI termasuk DPRD Kalsel.
“Mosi tak percaya tak hanya ke DPR RI, tapi juga DPRD Kalsel. Kami sampaikan, inilah alasan kita menolak. Tak ada artinya dialog, ketika UU disahkan,” katanya.
Mahasiswa mengaku kecewa ketika kesepakatan awal ditepati. Kala itu mereka berperjanjian dengan wakil rakyat di daerah agar aspirasi langsung disampaikan ke Presiden Joko Widodo.
“Kita menuntut agar DPRD Kalsel bertemu Presiden. Kita minta video perdebatannya. Tapi nyatanya tidak ada,” tegasnya.
Mahasiswa menyatakan akan terus bertahan hingga Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) dikeluarkan. Atau Presiden Jokowi datang ke Kalsel.
“Kami mengubah tuntutan. Pertama, meminta Presiden datang ke Kalimantan Selatan. Kedua Presiden mengeluarkan Perppu sekarang juga. Ketiga kita akan bertahan. Hari ini kita menunggu Presiden datang,” tukasnya.
Hingga berita dikirim ke meja redaksi, pada pukul 20:19 WITA, ratusan mahasiswa masih bertahan di lokasi. Meski upaya persuasif dari aparat kemanan telah dilakukan, namun mereka memilih tetap bertahan. (sah/KPO-1))
