Raperda Perkebunan Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Banjarmasin, KP – Rancangan peraturan daerah (Raperda) Raperda Perkebunan Berkelanjutan diperuntukan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, yang berujung pada sumbangan devisa negara.
“Jadi kita mengapresiasi atas perhatian dan dukungan dewan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” kata Plh Gubernur Kalsel, H Rudy Resnawan dalam jawaban yang disampaikan Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Syaiful Azhari, Senin (16/11/2020), di Banjarmasin.
Menurut Rudy Resnawan, Raperda ini diharapkan sebagai alternatif kebijakan daerah guna meningkatkan hasil dari perkebunan bersama-sama dengan masyarakat khususnya para petani.
“Pembenahan aspek implementasi sesuai mekanisme yang berlaku, antara lain validasi data perkebunan, inventarisasi lahan, tersedianya lapangan kerja dan kesempatan berusaha dan peningkatan produksi,” tambahnya pada paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Kalsel, H Supian HK.
Selain itu, juga produktivitas, kualitas, nilai tambah daya saing dan pangsa pasar, pemenuhan konsumsi dan bahan baku industri dalam negeri, serta penguatan perekonomian lainnya yang tidak merusak lingkungan dan landasan hukum yang jelas tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.
“Kita menyambut baik hal tersebut dan merupakan komitmen serta tanggung jawab bersama, diperhatikan dan terus diupayakan,” ungkap Rudy Resnawan.
Kemudian, setelah Raperda ini ditetapkan, akan segera disosialisasikan kepada masyarakat. “Agar masyarakat mengerti dan memahami maksud-maksud yang terkandung dalam Raperda ini dan dapat melaksanakannya,” ujarnya.
Hal ini disebabkan, terdapat hal yang bersifat esensial dalam materi muatannya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat yang berimplikasi sebagai sumber devisa negara.
Sementara itu, Ketua Pansus Raperda Perkebunan Berkelanjutan, M Rozanie mengatakan, Raperda ini merupakan revisi Perda yang sudah lama, sehingga perlu menyesuaikan dengan peraturan yang ada.
“Yang pasti Raperda ini untuk meningkatkan kesejahteraan petani di Kalsel,” ujar politisi Partai NasDem.
Rencananya, Pansus akan melakukan studi komparasi ke daerah yang sudah menyusun Perda Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan, yakni Kaltim dan Riau.
“Kita akan mencari masukan apa yang diperlukan untuk pengembangan perkebunan sekaligus peningkatan kesejahteraan masyarakat,” tambah wakil rakyat dari daerah pemilihan Kalsel II, yakni Kabupaten Banjar. (lyn/KPO-1)