Amuntai, KP – Pemerintah Kabupaten (pemkab) Hulu Sungai Utara (HSU) kembali meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam menyajikan laporan keuangan pada tahun 2019. Diterimanya kembali predikat WTP ini merupakan kelima kali berturut-turut.
Bupati HSU Drs. H. Abdul Wahid HK, MM, M.Si merasa sangat bersyukur dan bangga Pemkab HSU kembali menerima WTP yang kelima kali berturut-turut. Hal ini menunjukan bahwa akuntabilitas kinerja dan penggunaan anggaran yang dilaksanakan di HSU dapat dipertanggungjawabkan.
Begitu pula lanjut Wahid apa yang telah dianggarkan benar-benar termanfaatkan sebaik-baiknya untuk kepentingan masyarakat dan pembangunan di Kabupaten HSU. Dan ini juga menunjukkan sinergitas yang baik antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam mewujudkan apa yang menjadi harapan kita bersama.
Keberhasilan dan komitmen pengelolaan anggaran yang baik ini menurut Wahid berkat kerjsama semua pihak, Pemerintah Kabupaten, DPRD HSU, dan dukungan dari warga masyarakat. Oleh karena itu, Wahid menyamapaikan terima kasih kepada semua pihak atas keberhasilan ini.
“Semua ini berkat kerjasama pemerintah daerah dengan DPRD serta dukungan dari masyarakat HSU”, ungkap bupati.
Sementara itu, pada kegiatan yang dilaksanakan di Gedung KH. Dr. Idham Chalid Banjarbaru tersebut juga diserahkan Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) serta Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2021 yang mana diserahkan langsung oleh Plt. Gubernur Kalimantan Selatan H. Rudy Resnawan didampingi Plt. Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan Drs. Dedi Sopandi, M.AP kepada Bupati HSU Drs. H. Abdul Wahid HK, MM, M.Si
Terkait hal ini dimana HSU telah menerima DIPA dan TKDD sebesar Rp.943.986.688.000 dari total daerah provinsi Kalimantan Selatan, Wahid menyatakan kesiapannya menindaklanjuti realisasi pelaksanaan anggaran di tahun 2021.
Plt. Gubernur Kalsel H. Rudy Resnawan dalam kesermpatan itu, menyampaikan setelah DIPA dan TKDD tahun 2021 ini diserahkan maka selanjutnya tugas kita mempersiapkan sedini mungkin daripada anggaran tersebut, untuk pemerintah di daerah agar menyesuaikan kegiatan daerah dengan arahan-arahan dari pemerintah pusat, apalagi kita menghadapi situasi yang sama yakni pandemi Covid-19.
Rudi berpesan agar memanfaatkan APBN secara cermat, efektif, tepat sasaran, serta memastikan seluruh rupiah yang ada di APBN maupun APBD betul-betul dibelanjakan untuk kepentingan rakyat. (nov/K-6)
