Lajunya jumlah pertambahan penduduk, membuat pelayanan sanitasi semakin sulit dikejar dan dipenuhi
BANJARMASIN, KP – Menghadapi musim penghujan Pemko Banjarmasin diminta untuk lebih fokus dalam kerangka mempercepat program Pecepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman (PPSP).
Masalah ini peting untuk dijadikan skala prioritas karena masalah sanitasi merupakan hak dasar manusia yang harus dipenuhi.
“Seperti pelayanan air limbah, persampahan, penyediaan air bersih, drainase hingga pelayanan kesehatan,” kata anggota komisi III DPRD Kota Banjarmasin Zainal Hakim ST, Senin (14/12).
Zainal mengakui, jika Pemko Banjarmasin kini terus mengembangkan pelayanan air limbah baik di pusat kota maupun di pemukiman, namun untuk bidang lain seperti penanganan sampah dan kebersihan serta pelayanan kesehatan dirasakan belumlah maksimal.
Kendati untuk memenuhi pelayanan dasar itu ia mengakui, bukan hal yang mudah karena selain membutuhkan pendanaan cukup besar, tapi juga dibutuhkan kesadaran tinggi dari masyarakat.
“Belum lagi persoalan semakin tidak terkendali dan tingginya laju jumlah pertambahan penduduk, membuat pelayanan sanitasi semakin sulit dikejar dan dipenuhi,” ujar anggota dewan dari Fraksi PKB ini.
Beberapa faktor yang menjadi penyebabnya lainnya kata Zainal Hakim melanjutkan, antara lain pertama rendahnya kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sanitasi, utamanya pada tahap pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana sanitasi di lingkungan tempat tinggal mereka sendiri.
Kedua masih kurangnya koordinasi antar pihak-pihak yang berkepentingan – baik di tingkat pusat maupun daerah. Selain itu kurang padu dan komprehensifnya perencanaan dan program pembangunan juga merupakan permasalahan yang menyebabkan kurang efisien dan efektifnya pembangunan sanitasi permukiman.
Ketiga masih kurangnya minat dunia usaha untuk berinvestasi di sektor sanitasi. “Secara umum alasan klasik dikemukakan adalah pertimbangan ekonomis dan keuangan, peraturan dan perundangan yang belum mendukung,” tandasnya.
Menurutnya, untuk mengatasi permasalahan tersebut tentunya sangatlah diperlukan suatu terobosan di sektor sanitasi. Terobosan tersebut adalah melalui suatu strategi dan program pembangunan yang komprehensif, terintegrasi, jangka panjang, dan melibatkan berbagai pihak.
Zainal Hakim meyakini, jika strategi ini dijadikan komitmen dan kerja keras semua pihak untuk melaksanakannya, baik di bidang pendanaan, penguatan kelembagaan dan SDM, penegakan peraturan, pemilihan opsi teknologi sanitasi yang tepat, dan peningkatan partisipasi dunia usaha dan masyarakat, maka program Percepatan Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman akan dapat direalisasikan.
Lebih jauh ia mengemukakan, Pemerintah Indonesia melalui Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) dalam tahun 2014 mempunyai 3 target yang harus dicapai.
Ketiga target itu adalah, pertama stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS), kedua pengurangan timbulan sampah dari sumbernya dan penanganan sampah yang berwawasan lingkungan, terakhir perlunya pembehanan drainase untuk menganstifasi genangan air di sejumlah ruas jalan. “Seperti memasuki musim hujan seperti saat ini,” harap Zainal Hakim. (nid/k-11)
