Oleh : Nor Aniyah, S.Pd
Pemerhati Masalah Sosial dan Generasi
Bank Dunia atau World Bank melihat kalau stimulus program perlindungan sosial dari pemerintah merupakan kunci untuk menyelamatkan perekonomian masyarakat dari krisis Covid-19. Dalam laporannya, Bank Dunia menyebut kalau besaran dana yang dikucurkan oleh pemerintah tersebut akan menentukan apakah masyarakat akan jatuh ke dalam jurang kemiskinan.
“Simulasi kami, kalau pemerintah tidak memberikan perlindungan sosial, maka sebanyak 8,5 juta masyarakat Indonesia bisa jatuh miskin akibat krisis ini,” ujar mereka.
Bank Dunia melihat, sebenarnya jumlah yang telah dianggarkan oleh pemerintah untuk program ini sudah bisa membantu untuk memitigasi dampak ini. Namun, dengan catatan harus diimplementasikan segera dan tepat sasaran. Sayangnya, dalam eksekusinya perlindungan sosial yang diberikan oleh pemerintah masih lambat dan bahkan tidak menyentuh kelompok yang seharusnya mendapatkan, terutama mereka yang terdampak dari sektor informal.
“Padahal, kelompok ini yang harusnya mendapat perlindungan sosial. Banyak orang yang tidak mendapat bantuan sosial dan akhirnya jatuh ke jurang kemiskinan, padahal mereka juga kehilangan pekerjaan,” tambah Bank Dunia.
Setelah kehilangan mata pencaharian, ditambah tidak terjangkau oleh program bantuan sosial mengakibatkan naiknya tantangan bagi rumah tangga untuk mendapatkan makanan, terutama bagi kaum miskin yang mengalokasikan sebagian besar pengeluaran mereka untuk makanan (kontan.co.id, 20/12/2020).
Sistem kapitalisme demokrasi sekularisme yang sedang dianut saat ini, sejatinya adalah akar dari segala permasalahan yang ada. Tak terkecuali bagi akar masalah atas kemiskinan, krisis ekonomi dan ketidakstabilan, serta ketimpangan ekonomi. Perekonomian masyarakat terus terpuruk hingga terjerumus pada resesi seperti saat ini. Mirisnya bantuan sosial pun tak luput dari sengkarut kasus korupsi. Sementara berbagai kebijakan yang ada juga tetap mengabdi kepada kepentingan para kapitalis pemilik modal, bukan berpihak pada rakyat.
Sejatinya, demokrasi telah menolerir lahirnya kemiskinan massal dan menyelesaikannya dengan mekanisme kapitalistik. Perbaikan prosedur (agar tepat sasaran) bukanlah solusi mendasar karena pilihan sistem politik demokrasi inilah yang justru terus melahirkan problem sejenis. Thomas Pikket lewat bukunya, Capital, in The Twenty-First Century mengungkapkan bahwa kesenjangan di dunia belakangan ini semakin mengkhawatirkan. Di Amerika Serikat sendiri, kesenjangan kesejahteraan pun kian memburuk. Kondisi ini juga mirip terjadi di dalam negeri kini, bahkan lebih buruk lagi.
Di sisi lain, kapitalisme juga mendorong terjadinya eksploitasi kekayaan alam demi pemilik modal. Sebagai contoh, industri tambang merupakan bisnis yang sangat menguntungkan bagi kapitalisme, dari situlah pundi-pundi uang kapitalis terus bertambah. Karena itu para kritikus menyebut bahwa praktik ekonomi kapitalis serupa dengan praktik kekuasaan imperialis, yaitu mengeruk kekayaan alam dan sumberdaya ekonomi di wilayah jajahan demi kemakmuran penguasa kolonial. Tak pelak, sistem kapitalisme demokrasi merupakan sistem destruktif yang sangat membahayakan bagi peradaban dan kemaslahatan umat manusia. Selain menimbulkan berbagai macam kerusakan di dunia, menerapkan aturan yang berasal dari buatan manusia ini pun akan membuat sengsara di akhirat.
Allah SWT berfirman: “Dan barang siapa berpaling dari peringatan-Ku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan Kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta”. Berkatalah ia, “Ya Tuhanku, mengapa Engkau menghimpunkan aku dalam keadaan buta, padahal aku dahulunya adalah seorang yang melihat?” Allah berfirman, “Demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat Kami, maka kamu melupakannya, dan begitu (pula) pada hari ini kamu pun dilupakan”. (QS. Thaha: 124-126).
Lantas, bagaimanakah kita menyolusi keadaan yang pelik ini? Di sinilah penting mencari sistem alternatif yang mampu menjawab segala kebobrokan kapitalisme. Itulah Islam, ajaran komprehensif lagi ideologis yang mengatur seluruh sendi kehidupan berdasarkan tuntunan wahyu dari Allah SWT. Inilah al-Haqq yang wajib kita perjuangkan untuk hadir kembali ke tengah-tengah kehidupan saat ini.
Dalam pandangan sistem ekonomi Islam, buruknya distribusi kekayaan di tengah masyarakat lah yang membuat timbulnya kemiskinan dan ketimpangan ekonomi. Dan untuk mencapai kesejahteraan bagi seluruh rakyat, sistem ekonomi Islam akan sangat memperhatikan sistem distribusi kekayaan.
Ekonomi syariah berlaku tak hanya dalam perbankan, pegadaian dan asuransi, tetapi ada pada seluruh aktivitas ekonomi. Dari pengelolaan sumber daya alam (air, tanah, udara, energi, mineral, hutan, laut dan lain-lain), pengumpulan modal (pembentukan perusahaan, perbankan, investasi, pasar modal), ketenagakerjaan, sistem perdagangan domestik dan internasional, hingga moneter (sistem dan alat pembayaran) dan fiskal (sistem penganggaran dan perpajakan). Urusan pangan, sandang dan perumahan menjadi hal yang dijamin negara.
Penguasa wajib berupaya agar setiap laki-laki akil baligh sanggup bekerja, sehat, terdidik dan merasa aman. Negara akan membuka lapangan kerja seluas-luasnya, sehingga para lelaki bisa mencari nafkah dan mencukupi kebutuhan keluarganya. Bila tidak mampu, negara hadir secara langsung maupun tidak langsung untuk tetap bertanggung jawab.
Dengan sistem ekonomi, negara menjamin setiap penduduk bebas dari kelaparan dan kemiskinan. Dengan sistem kesehatan negara melindungi rakyat dari ancaman penyakit, termasuk berusaha segera mengakhiri pandemi. Negara dengan Qadhi Hisbah juga akan mengawasi agar pangan yang beredar hanya yang halal dan thayyib. Bahkan anak yatim, kaum lansia, penyandang diffabilitas, serta dhuafa dan fakir miskin semua akan dipastikan kehidupan dan keamanannya agar tidak terlantar. Dengan menerapkan syariah Islam, maka akan memberikan keberkahan pada seluruh aspek kehidupan individu, masyarakat dan negara. []
