Batulicin, KP – Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu melalui Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DlH) Kab Tanbu Rahmat Prapto Udoyo, mengatakan, PT. BIB yang bekerja di wilayah Kab. Tanah Bumbu meski telah memiliki legalitas perizinannya harusnya bisa mengelola perusahaannya dengan baik.
“Permasalahan dilapangan apapun yang terjadi di perusahaan, PT.BIB harusnya mampu menyelesaikan, karena PT. BIB memiliki SDM tenaga kerja yang profesional, karena yang kelola perusahaan PT. BIB sendiri,” ujar Rahmat.
Adapun Pemerintah Daerah merasa punya tanggung jawab moral pada warga masyarakatnya.
Tergantung dengan PT. BIB akan melakukan cara yang bagaimana untuk menyelesaikan permasalahan di atas sebut Kepala DLH Tanbu.
Terkait pembentukan tim terpadu, dia menyampaikan, Pemkab Tanbu hanya menunggu perintah atau kabar dari Pemerintah Provinsi Kalimantan. Pemerintah Kab. Tanbu tidak memiliki kewenangan.
Ini disampaikannya saat digelar rapat secara virtual di Kantor Bupati 29/1.2021, yang diikuti pihak Kementrian,Dinas Prov terkait, Pemerintah Kab.Tanbu di wakili Dinas LH,Asisten III dan Kabag Perekonomian di Kantor Bupati terkait pembahasan permasalahan PT.BIB.
Kepala Teknis Tambang PT. BIB, Riady dimintai keterangan melalui ponselnya terkait pertemuan tersebut, mengatakan, permasalahan yang dihadapi PT. BIB dilapangan saat ini penutupan Jalan Hauling tumpang tindihnya IPPKH dengan HGU perkebunan kelapa sawit PT. Sajang Heulang dan PT Ladang Rumpun Subur Abadi.
“Klaim lahan di kawasan hutan produksi berdasarkan Surat Keteranagn Tanah (SKT), sehingga operasional PT. BIB yang merupakan obvitnas terhenti dan kerugian mencaprai puluhan milyar,” katanya.
Belum lagi, dampak negatif tumpang tindih lahan terhadap kegiatan operasional tambang,salah satunya kepastian berusaha dan iklim investasi rendah, jelas dia. (han)
