Banjarbaru,KP- Wali Kota Banjarbaru Darmawan Jaya Setiawan yang di wakilkan oleh Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru Said Abdullah menghadiri kegiatan Rapat Kerja DPRD Kota Banjarbaru terkait penanganan pada saat banjir dan tindak lanjut pasca banjir, kegiatan ini bertempat di Ruang Graha Paripurna Gedung DPRD Kota Banjarbaru.
Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru Said Abdullah dalam hal ini menegaskan bahwa Pemerintah Kota Banjarbaru berkomitmen kuat untuk membantu penanganan korban terdampak banjir yang berada di pengungsian se-Kota Banjarbaru dimulai dari ketersediaan penyiapan posko pengungsian, dapur umum, hingga jaminan kesehatan bagi seluruh masyarakat terdampak banjir yang berada di posko posko se Kota Banjarbaru.
“Komitmen ini di tandai dengan di adakannya Posko Induk yang terdapat di Kantor Sekretariat Kota Banjarbaru posko ini ditujukan untuk memonitoring bantuan di setiap posko yang ada di Kota Banjarbaru untuk pemerataan pendistribusian di setiap posko se-Kota Banjarbaru” Ujar Said Abdullah.
Adapun tugas pokok posko Induk adalah sebagai pusat kendali segala kegiatan yang berkaitan dengan musibah banjir yang melanda Provinsi Kalimantan Selatan, mulai perekapan jumalah pengungsi, sebaran pengungsi dan kebutuhan yang diperlukan oleh para pengungsi.
“Mereka para korban bencana ini adalah saudara kita, dari sisi kemanusiaan kita harus berbuat terbaik untuk mengatasi masalah ini bersama sama. Dengan kesatuan gerak, maka diharapkan tindakan yang diambil akan lebih tepat cepat dan sesuai dengan kondisi lapangan.” lanjutnya.
Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru Said Abdullah menyampaikan jika Pemko Banjarbaru sepertinya sudah menetralisir jembatan yang runtuh termasuk siring-siring sungai yang hancur, dan jalan-jalan lingkungan yang rusak.
Dan yang menjadi prioritas ditangani seperti jalan di kawasan trikora hingga jalan lintas Kota Banjarbaru – Kabupaten Tanah Laut itu kami sudah mintakan Pemerintah Provinsi yang menangani sesuai wewenangan. Serta Akan ada hal besar yang akan lakukan yaitu masalah penegakkan aturan terkait dengan bangunan-bangunan yang berdiri mungkin dari bentuk beton-beton yang mungkin menyalahi aturan pembangunan yang mengakibatkan air tidak bisa mengalir akan di surati untuk perbaiki sesuai dengan aturan IMB. (Dev/K-3)
