Kebijakan yang mengharuskan untuk membatasi aktivitas masyarakat tersebut tidak memungkinkan untuk kembali menerapkan pola PTM di sekolah yang sudah satu tahun terhenti
BANJARMAIN, Kp – Pembelajaran Tatap Muka (PTM) yang sudah lama ingin dijalankan oleh Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Banjarmasin sepertinya masih belum ada kejelasan atau abu-abu.
Kepala Disdik Kota Banjarmasin, Drs H Totok Agus Daryanto mengatakan kondisi itu terjadi lantaran belum adanya kejelasan status kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang resmi berakhir pada Senin (8/3) kemarin.
Menurutnya, kebijakan yang mengharuskan untuk membatasi aktivitas masyarakat tersebut tidak memungkinkan untuk kembali menerapkan pola PTM di sekolah yang sudah satu tahun terhenti.
“Nanti kita tunggu dalam satu atau dua hari tentang perkembangan status PPKM dari Pemerintah Kota (Pemko) Banjarmasin ini. Apakah kembali diperpanjang atau memang dihentikan,” ucapnya saat ditemui awak media di lobby Balai Kota, Selasa (9/3) pagi.
Pria dengan sapaan Totok itu mengaku, jika PPKM tidak diperpanjang, sekolah yang ada dibawah naungan Disdik Kota Banjarmasin seperti jenjang pendidikan SMP (Sekolah Menengah Pertama) siap untuk menerapkan PTM.
“Kalau statusnya tidak diperpanjang, nanti kita akan menemui PLH Wali Kota untuk meminta izin melaksanakan PTM seperti yang kita rencanakan sebelumnya,” ungkapnya
Jika pihaknya mendapatkan izin, Totok melanjutkan, pihaknya tinggal berkoordinasi dengan Satgas Penanganan Covid-19 setempat untuk mendapatkan masukan agar PTM bisa terlaksana dengan baik dan tidak menjadi klaster baru penyebaran Covid-19.
Pasalnya, saat ini kondisi perkembangan kasus penularan virus yang menginfeksi jaringan pernapasan manusia itu di Kota Banjarmasin sendiri kembali terjadi peningkat”Hal ini tentu menjadi pertimbangan kita dalam menyiapkan PTM di sekolah,” tukasnya.
Kendati demikian, Totok menegaskan bahwa pada dasarnya setiap sekolah sudah lama siap untuk menerapkan PTM. Namun keadaan yang terjadi tidak memungkinkan, seperti adanya perpanjangan PSBB, PPKM, dan lain-lain menjadi kendala tersendiri.”Sejak awal Januari sebenarnya kita sudah siap. Tapi ada saja kendala yang tidak bisa kita hindari,” imbuhnya.
Disamping itu, ia menambahkan, PTM yang rencananya akan dihadapi juga harus memperhatikan kesiapan dari segi pengajar, ia berharap guru yang termasuk sebagai pegawai pelayan publik sudah divaksin sebelum menghadapi siswa dalam proses belajar-mengajar di sekolah.
“Kita lagi ngejar terkait hal itu. Kita juga sudah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan (Dinkes) untuk vaksinasi terhadap guru,” ujarnya.
Ia membeberkan, sekarang sudah beberapa sekolah yang tenaga pengajarnya sudah bervaksin di Puskesmas terdekat seperti SMP 8, SMP 23 dan SMP 32.
“Intinya kita minta didahulukan agar siap melaksanakan PTM untuk jenjang SMP,” tandasnya.
Saat ditanya terkait PTM bagi SD, Totok kembali menjelaskan bahwa belum ada rencana untuk penerapan sistem PTM untuk jenjang pendidikan dasar tersebut.
“Karena untuk SD kota harus lakukan Simulasi dulu kan. Beda dengan SMP yang sudah kita lakukan,” tandasnya. (Zak/K-3)
