Administrasi Calon Rektor UNISKA Dipertanyakan

Banjarmasin, KP – Kisruh calon Rektor Universitas Islam Kalimantan (UNISKA) Muhammad Arsyad Al-Banjari (MAB) Banjarmasin kian memanas.

Dimana Calon Rektor UNISKA MAB Banjarmasin Dr Ir Drs H Sanusi M.Ikom melayangkan surat yang ditujukan kepada Ketua Senat UNISKA MAB Banjarmasin,.

Pasalnnya saat pemilihan dan perhitungan kedua Calon Rektor UNISKA MAB Banjarmasin yang bertarung, sama-sama tidak menandatangani berita acara hasil Pemilihan Rektor yang dipilih sebagai legalitas jumlah suara yang diperoleh kedua belah pihak.

Ketua Senat UNISKA MAB Banjarmasin Drs H Hanafi Arief, SH, MH, PhD mengatakan dari surat tersebut , pihak Senat UNISKA menggelar kegiatan klarifikasi persyaratan administrasi calon rektor sekaligus meminta Calon Rektor UNISKA MAB Banjarmasin Dr Ir Drs H Sanusi M.Ikom untuk menyampaikan keberatannya secara langsung di hadapan Anggota Senat.

“Pertama Senat mengakui bahwa terdapat cacat prosedur dalam proses pemungutan suara Calon Rektor UNISKA MAB Banjarmasin,” ungkapnya. Sabtu (17/4/2021)

Berita Lainnya
1 dari 2.769

Beberapa adanya laporan tentang kejanggalan administratif kepegawaian salah satu calon Rektor UNISKA , sekaligus pihaknya akan membentuk Tim Investigasi untuk mengklarifikasinya.

“Senat akan merekomendasikan kepada Yayasan untuk menunda penetapan Rektor UNISKA sampai Tim Investigasi menyelesaikan tugasnya,” ucapnya.

Sementara dalam klarifikasi yang dihadiri oleh Calon Rektor Dr Ir Drs H Sanusi M.Ikom tanpa dari petehana Prof Abdul Malik.

Banyak kejanggalan yang didapatnya saat pemilihan Calon Rektor UNISKA salah satunya adalah masalah surat suara yang langsung dimusnahkan oleh panitia setelah pemilihan Calon Rektor.

“Padahal itu sebuah arsip yang harusnya disimpan rapi oleh panitia, kenapa jadi langsung dimusnahkan. Ini kan tentu jadi pertanyaan,”kata Sanusi.

Ditambahkannya, pada saat usai perhitungan suara Calon Rektor, kedua belah pihak tidak disuruh untuk menandatangani berita acara terkait hasil pemungutan suara.

“Artinya kalau tidak ditandatangani oleh kedua belah pihak, bisa saja salah satu pihak mengelak hasil tersebut dikemudian hari. Karena tidak ada bukti konkrit yang bersangkutan mengakui dan menyetujui hasil tersebut, Semoga hal tersebut menjadi pertimbangan,” pungkasnya. (fin/KPO-1)

Berlangganan via E-MAIL
Berlangganan via E-MAIL
loading...

Situs ini menggunakan Cookie untuk meningkatkan Kecepatan Akses Anda. Silahkan Anda Setujui atau Abaikan saja.. Terima Selengkapnya