Rantau, KP – Bupati Tapin HM Arifin Arpan menerima kunjungan silaturrahmi Kepala BPJS Kesehatan Cabang Barabai Hulu Sungai Tengah Chohari di Ruang Bupati Kantor Baru Setda Tapin. Senin (5/4/2021) kemarin.
Dalam pertemuan itu Bupati didampingi Asisten Ekonomi dan Pembangunan Errani Martin dan Kepala Unit BPJS Kesehatan Tapin Herman Prayudi.
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Barabai Chohari mengatakan, pertemuan dengan Bupati Tapin dalam rangka menjalin silaturrahmi sekaligus menyampaikan permohonan untuk warga masyarakat tapin bisa mendaftarkan BPJS Kesehatan di kelas III baru.
“Untuk saat ini ini sudah didaftrakan sekitar 15 persen bisa ditambah jumlah penduduk tapin 34 persen jumlah penduduk kabupaten Tapin,” ungkapnya.
Sebanyak 21 730 sudah didaftrakan untuk kelas tiga warga masyarakat tapin, untuk mencapai 95 persen sebanyak 64 302 orang jadi sekitar 42.000 tambahan untuk menjadi peserta BPJS kesehatan.Berharap kab tapin sama dengan Kab lainnya banua anam dan bisa mendapatkan UHC (Universal Haed Coverate) atau lebih dari 95% masyarakat bisa tercover oleh jaminan kesehatan nasional yang diselenggarakan oleh Dirjen kesehatan pusat.
“Dengan ini artinya masyarakat miskin telah dijamin oleh pemerintah untuk mendapatkan BPJS kesehatan.” Papar Chohari.
Ditambahkan Chohari, dengan adanya penambahan ini, masyarakat yang sakit bisa langsung mendapatkan layanan BPJS kesehatan, tanpa harus menunggu 14 hari setelah didaftarkan.
“Baik yang tidak ada NIK atau yang punya NIK, jika didaftarkan akan langsung aktif, dengan syarat keikutsertaannya 95% dari jumlah penduduk yang ada ” tambahnya.
Bupati Tapin HM Arifin Arpan usai menerima rombongan BPJS Kesehatan Cabang Barabai mengatakan, selamat datang dan terima kasih atas kunjugan BPJS Kesehatan ke Kantor Baru Setda Tapin Kawasan Rantau Baru.
Ucapan terima kasih BPJS Kesehatan telah bekeja sama dengan Pemerintah KabTapin dalam hal pelayanan kesehatan.
“Pelayanan kesehatan ini adalah program utama pemerintah daerah dalam rangka kesehatan masyarakat menjadi lebih sehat,” ucap Bupati.
Kedepan tentunya kerja sama terus berlanjut, namun saat ini masih refocusing anggaran untuk penanganan covid 19, jumlah anggaran untuk BPJS keehatan, pemerintah daerah menghitung kembali untuk bisa menyesuaikan jumlah anggaran yang ada.
“Berharap pada APBD perubahan, jika anggaran mencukupi, penambahan yang ada akan didaftarkan sesuai dengan jumlah yang ditentukan BPJS,” katanya. (abd/K-6)
