Disperkim HSU Akan Susun Rancangan Perda Pengelolaan Air Limbah

Amuntai, KP – Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup (Disperkim LH) Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) mulai melakukan pembahasan mengenai rancangan Peraturan Daerah (Perda) tentang pengelolaan air limbah domestic.

Saat ini Disperkim mulai melakukan pembahasan bersama pendamping penyusanan Perda tersebut yang dilaksanakan belum lama tadi di Aula Kantor Disperkim setempat dalam kegiatan Rapat Koordinasi.

Rakor itu dihadiri Kepala Seksi Perencanaan dan Pelaksanaan wilayah 1 Balai Prasarana Pemukiman Wilayah Kalimantan Selatan,Imam Mahmudi serta beberapa stafnya serta perwakilan SKPD terkait dilingkungan Pemkab HSU, seperti Dinas PUPR, Dinas Kesehatan, PDAM dan Diskominfo HSU.

Plt Kepala Disperkim-LH Najriansyah berharap adanya kegiatan ini terutama keberadaan Balai Prasarana Pemukiman Wilayah Kalimantan Selatan (Kalsel) sebagai pendamping diharapkan memberikan manfaat dalam pelaksanaan program kegiatan ditahun ini maupun di tahun-tahun berikutnya.

“Semoga program ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya”, ungkap Najeri.

Berita Lainnya

Lensa Foto HSU

1 dari 355

Sementara, rakor kali ini menghasilkan beberapa poin pembahasan diantaranya proses pembuatan dan pembentukan SK Tim penyusun dapat disesuaikan dengan kebijakan terbaru yang berlaku dan pembentukan naskah akademik diharapkan sudah ada kesepakatan bersama antara hukum dengan pemerintah daerah lainnya sebelum bulan Juni.

Unsur dan instansi yang memungkinkan sesuai pokja termuat dalam pembentukan SK Tim penyusunan. ditambah dengan cakupan lingkup raperda yang akan lebih memfokuskan pada air limbah domestik sebagai tambahan detail akan ditentukan pada saat diskusi pertemuan selanjutnya berdasarkan data sekunder dan eksisting maupun muatan lokal.

Dalam sambutannya, Imam Mahmudi mengatakan Kegiatan ini dimaksudkan agar Pemerintah Daerah Kabupaten memiliki instrumen regulasi dalam mengatur dan menyelenggarakan pengelolaan air limbah domestik dengan baik.

Tujuan yang diharapkan dari kegiatan ini adalah membantu Pemerintah Daerah Kabupaten dalam menyusun rancangan perda tentang pengelolaan air limbah domestik, Output utama kegiatan ini adalah naskah akademik serta Ranperda tentang pengelolaan air limbah domestik.

Ia menyebutkan, dalam Prasarana dan sarana bidang sanitasi seperti IPAL/IPLT dan TPA/TPST yang telah terbangun di kota/kabupaten, harus mampu memberikan pelayanan yang optimal dan berkelanjutan bagi masyarakat.

Sehingga dalam kerangka pengaturan pengelolaan bidang sanitasi di daerah, pemerintah daerah dapat membentuk peraturan daerah (perda) pengelolaan air limbah domestik atau perda pengelolaan sampah untuk memberikan payung hukum bagi pengelolaan sanitasi sebagai penggerak sanitasi di daerah. (nov/K-6)

Berlangganan via E-MAIL
Berlangganan via E-MAIL
loading...

Situs ini menggunakan Cookie untuk meningkatkan Kecepatan Akses Anda. Silahkan Anda Setujui atau Abaikan saja.. Terima Selengkapnya