Pelaihari, KP – Pemerintah daerah melalui Tim Pengawasan dan Penertiban (Timwastib) LPG 3 Kg Bersubsidi Tanah Laut (Tala) menegaskan upaya penataan pendistribusian LPG bersubsidi yang berimbang. Kebijakan yang dimaksud adalah memastikan kebutuhan LPG warga terpenuhi dan pelaku usaha pangkalan LPG tidak mengalami kerugian.
Wakil Bupati Tanah Laut (Tala) Abdi Rahman menyampaikan hal tersebut pada pertemuan dan dialog Timwastib LPG 3 Kg Tala dengan para perwakilan pemilik Pangkalan LPG bertempat di Aula Kediaman Wakil Bupati Tala, Senin (5/4/2021).
“Pemerintah daerah tidak akan membeda-bedakan dan tidak bermaksud merugikan siapapun dalam upaya penyelesaian masalah LPG 3 Kg ini, kebijakan ini semuanya demi warga Tala. Tujuannya adalah memastikan kebutuhan LPG warga terpenuhi dan pelaku usaha pangkalan LPG juga tidak mengalami kerugian”, ungkap Abdi.
Dalam pertemuan tersebut secara bergantian para pelaku usaha pangkalan LPG menyampaikan aspirasi terkait kebijakan Timwastib yang memang menimbulkan dampak terhadap pangkalan LPG. Salah satu dampak yang dimaksud adalah tertumpuknya stok LPG 3 Kg di pangkalan-pangkalan yang berpotensi merugikan siklus penjualan para pelaku usaha pangkalan LPG. Hal ini ditengarai karena daya beli warga yang menurun drastis khususnya warga yang biasanya membeli dengan jumlah banyak untuk dijual kembali.
Lebih lanjut Abdi merespon aspirasi tersebut dengan memberikan solusi kepada pelaku usaha pangkalan LPG untuk menjual LPG 3 Kg ke daerah yang memang minim pangkalan. Pangkalan LPG yang memiliki stok berlebih diperkenankan untuk mendistribusikan LPG 3 Kg dengan harga sewajarnya ke wilayah atau desa yang kekurangan stok dan kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).
“Sembari menunggu proses penataan daftar penerima sementara LPG 3 Kg bersubsidi yang sedang kami kerjakan, silahkan kepada pangkalan yang memiliki stok LPG 3 Kg berlebih untuk menjual kepada warga di wilayah lain, akan lebih bagus kalau kerjasama dengan kepala desa setempat yang wilayahnya minim pangkalan LPG. Namun tolong jangan dijual kepada warga pengecer, kami tidak mentolerir apabila ada pangkalan yang menjual LPG 3 Kg bersubsidi kepada pengecer”, terang Abdi.
Terpisah, Ibu Sari salah satu pelaku usaha pangkalan LPG asal Kelurahan Karang Taruna mengungkapkan rasa leganya setelah menyampaikan aspirasi kepada wakil bupati. Setelah berdialog langsung, pada prinsipnya para pelaku usaha pangkalan LPG sangat mendukung upaya pemerintah daerah dalam menata pendistribusian LPG 3 Kg bersubsidi.
“Alhamdulillah keluhan kami bisa tersampaikan kepada pak wakil bupati dan kami memang mendukung kebijakan ini demi kebaikan semua. Beliau juga memberikan solusi agar tabung LPG 3 Kg yang kami jual bisa diserap masyarakat dengan sistem jemput bola ke wilayah yang warganya kekurangan pangakalan LPG”, pungkasnya. (rzk/K-6)
