Pembatasan Jam Malam Rugikan Masyarakat

Banjarmasin, KP – Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Kalsel, HM Lutfi Saifuddin mempertanyakan efektifitas pemberlakuan jam malam, berupa pelarangan melintas di kabupaten/kota pada pukul 22.00 Wita.
Apalagi berbagai pembatasan seharusnya tidak perlu dilakukan, karena lebih banyak merugikan masyarakat.
“Ditambah batas waktu berjualan pada bulan Ramadhan bagi pedagang,” kata Lutfi Saifuddin, kemarin.
Menurut Lutfi, hal ini memerlukan argumentasi kuat, karena pemberlakuan pembatasan ini hanya beberapa jam saja, sehingga dipastikan tidak akan efektif mengatasi arus mudik, atau masyarakat yang hendak merayakan Lebaran di kampung halaman.
Pemberlakukan jam malam ini merupakan bagian kebijakan larangan mudik dari pemerintah pusat, yang salah kaprah mengartikan semestinya hanya diperuntukan antar provinsi saja, bukan antar kabupaten/kota, apalagi sampai diberlakukan seperti Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
“Artinya dengan pelarangan layaknya PSBB ini dirasa tidak perlu,” tambah politisi Partai Gerindra.
Lutfi mengatakan, situasi umat Islam (muslim) dihadapkan pada situasi sangat sulit seperti kehilangan makna hari kemenangan, yang diperparah dengan melihat kondisi perekonomian sekarang yang masih terpuruk.
“Rasanya untuk biaya mudikpun orang berpikir dua kali, tanpa harus dibatasi dengan kebijakan larangan mudik,” jelas Lutfi.
Ditambahkan, momentum lebaran Idul fitri adalah hari kemenangan bagi umat Islam setelah berpuasa menahan hawa nafsu sebulan penuh, bukan seperti terpenjara jam malam.
“Upaya pemulihan ekonomi yang gencar digalakan pemerintah harus seiring sejalan dengan penekanan kasus Covid-19 tanpa harus mengekang perekonomian rakyat kecil,” tegas wakil rakyat dari daerah pemilihan Kalsel I, yakni Kota Banjarmasin. (lyn/KPO-1)