Banjarmasin, KP – DPRD Kalsel mengharapkan peningkatan pendapatan daerah agar pembangunan di Kalsel dapat meningkat pula, yang pada 2020 lalu mengalami penurunan akibat pandemi Covid-19.
Hal tersebut diungkapkan fraksi-fraksi di DPRD Kalsel dalam pemandangan umumnya terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Anggaran (LPPA) tahun 2020.
“Kita mengharapkan adanya peningkatan pendapatan daerah,” kata juru bicara Fraksi Partai Golkar, H Haryati pada paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Kalsel, Hj Mariana.
Haryati mengungkapkan, peningkatan pendapatan daerah mesti dioptimalkan, terutama pendapatan transfer, yang terdiri dari dana bagi hasil pajak, bagi hasil bukan pajak, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus.
“Kita harus mengoptimalkan lobi dan memperkuat jaringan ke pemerintah pusat dengan saluran yang efektif, sehingga program-program strategis dapat diakomodir,” tambah Haryati.
Seperti, pembangunan jembatan yang menghubungkan Kotabaru, jalur kereta api Kalimantan, jalan bebas hambatan Banjarbaru ke Batulicin dan lainnya.
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengapresiasi kinerja yang dilakukan Pemprov Kalsel, terutama untuk mendorong terciptanya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan, sehingga akan menjadi kebanggaan bersama yang patut dipertahankan.
“Namun ini jangan membuat terlena dan berpuas diri, tetapi tetap bekerja lebih optimal dan maksimal dalam melayani masyarakat,” kata juru bicara Fraksi PKS, Firman Yusi.
Untuk itu, Fraksi PKS menyarankan Pemprov Kalsel lebih optimal lagi pada sektor PAD. “Khususnya harus konsen menggali dan mampu merealisasikan tanpa menimbulkan dampak negatif yang dapat menghambat pembangunan daerah,” tambahnya.
Dalam pemandangan umumnya, fraksi-fraksi DPRD Kalsel juga mengapresiasi pemerintah provinsi (Pemprov) setempat yang berhasil mempertahankan atau meraih kembali opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia.
Oleh karenanya Pemprov Kalsel delapan kali berturut-turut meraih WTP atau hingga Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah (LKPD) provinsi setempat Tahun 2020.
Wakil rakyat tersebut mengingatkan Pemprovnya agar jangan terlena supaya bisa meraih WTP kembali pada LKPD 2021.
Sementara dalam LKPD Kalsel 2020 yang sudah audit BPK RI pendapatan daerah realisasi Rp6,4 triliun lebih dari target Rp6,7 triliun lebih.
Sedangkan belanja daerah terealisasi Rp5,3 triliun lebih dari rencana Rp5,8 triliun lebih. (lyn/K-1)
