Perketat Prokes saat PTM Dimulai

Banjarmasin, KP – Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Banjarmasin bakal menerapkan pola Pembelajaran Tatap Muka (PTM) di setiap jenjang pendidikan, terkecuali PAUD mulai tanggal 12 Juli 2021.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin, Totok Agus Daryanto mengatakan, bahwa setiap sekolah sudah memenuhi syarat dan siap dilaksanakan dalam tahun ajaran baru 2021/2022.

Kendati demikian, menurutnya pelaksanaan PTM tersebut tidak serta merta diwajibkan untuk hadir ke sekolah.

“Orang tua wali bisa saja meminta pihak sekolah untuk pembelajaran daring, bagi wali murid yang tak ingin ambil resiko kesehatan anaknya. Itu juga tetap kami fasilitasi,” ungkapnya saat dihubungi awak media melalui sambungan telepon, Senin (14/06) siang.

Sebelumnya, sekolah di bawah naungan Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Banjarmasin bakal menjalankan proses Pembelajaran Tatap Muka (PTM) terbatas mulai 4 Juni lalu.

PTM terbatas dikhususkan untuk kelas IV dan V SD, dan kelas VII, VIII untuk tingkat SMP. Namun ia menegaskan, di awal tahun ajaran baru nanti, tak ada lagi istilah PTM terbatas. Artinya, siswa sudah bisa turun ke sekolah.

Di sisi lain. Meski secara umum seluruh sekolah sudah melaksanakan protokol kesehatan (Prokes) saat proses belajar mengajar berlangsung. Tapi, tidak pada saat jam pelajaran berakhir. Prokes, tampak longgar.

Ambil contoh, siswa berkerumun di pinggir jalan sembari menunggu jemputan. Pemandangan seperti itu tampak di salah satu SMPN yang berada di kawasan Jalan Pangeran Antasari kemarin (14/6).

Berita Lainnya

Wartawati KP Dapat Baju Kaos dari Presiden

Bantuan Sembako Jokowi Disambut Antusias Warga

1 dari 1.313

Hal ini, tentu tak diinginkan oleh Disdik maupun Dinkes setempat.

Terkait hal tersebut, Kepala Dinkes Kota Banjarmasin, Machli Riyadi menekankan agar Satgas Covid-19 yang dibentuk di sekolah-sekolah bisa lebih maksimal dalam hal mengawasi siswa-siswinya.

Baik saat hendak memulai pelajaran, dimulainya pelajaran, hingga berakhirnya pelajaran.

“Kami merekomendasikan PTM, dengan catatan sekolah memiliki tim satgas sendiri. Kalau masih saja ada sekolah yang kelihatan longgar, itu artinya pengawasan pemberdayaan satgas sekolah sangat lemah,” ucapnya.

Ia pun berharap satgas di sekolah-sekolah betul-betul diberdayakan secara maksimal. Sehingga satgas kota tidak merasa sia-sia ketika memberikan rekomendasi PTM.

Machli mengaku bahwa pihaknya berencana memanggil masing-masing pihak sekolah untuk menekankan penerapan prokes yang ketat atau tak boleh longgar.

Hanya saja, hal itu menurutnya masih terkendala tak adanya tempat untuk mengumpulkan orang sebanyak itu. Maklum, jumlah sekolah di Kota Banjarmasin pun juga sangat banyak.

“Tim satgas sekolah, minimal diisi lima orang. Cukup banyak bila mengumpulkan mereka semua,” kilahnya.

Alhasil menurutnya, penekanan hanya bisa disampaikan melalui Disdik Kota Banjarmasin. Contoh melalui zoom meeting, yang diharapkan bisa kemudian disampaikan ke guru-guru.

“Kami sebenarnya mendukung upaya PTM, tapi tentu harus diikuti dengan penguatan terhadap pengawasan di lapangan oleh sekolah itu sendiri,” tekannya. (Zak/KPO-1)

Berlangganan via E-MAIL
Berlangganan via E-MAIL

Situs ini menggunakan Cookie untuk meningkatkan Kecepatan Akses Anda. Silahkan Anda Setujui atau Abaikan saja.. TerimaSelengkapnya