Bang Dhin Apresiasi Kinerja Pemprov Kalsel

Banjarmasin, KP – Wakil Ketua DPRD Kalsel Kalsel, M Syaripuddin mengapresiasi kinerja Pemprov Kalsel yang mampu mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) untuk kedelapan kalinya.
“Kita apresiasi kinerja Pemprov Kalsel yang mampu mempertahankan opini WTP delapan kali berturut-turut,” kata Bang Dhin, panggilan akrab M Syaripuddin saat membacakan laporan Badan Anggaran pada paripurna dewan, Kamis (8/7/2021), di Banjarmasin.
Namun, terlepas dari pencapaian yang sudah diraih, masih ada beberapa catatan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) yang mesti menjadi perhatian penting untuk dibenahi.
“Kami berharap, SKPD yang diberikan catatan BPK RI dapat menindak lanjuti permasalahan yang ada. Jangan sampai berimbas pada lambatnya pembangunan daerah,” tambah politisi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan.
Untuk itu, Badan Anggaran mengusulkan kepada Pemprov Kalsel dapat menerapkan sistem reward dan punishment, agar jadi perhatian serius SKPD untuk melakukan kinerja sebaik-baiknya supaya dapat mempertahankan WTP di tahun mendatang.
Pejabat Gubernur Kalsel, Safrizal ZA mengatakan, berkat kerjasama yang baik, segala proses berjalan lancar tanpa kendala apapun.
“Koreksi dan rekomendasi BPK RI maupun DPRD Kalsel akan ditindaklanjuti, sehingga tidak terulang di tahun depan,” kata Safrizal.
Seperti masalah aset yang tiap tahun menjadi catatan, sehingga diharapkan tahun depan bisa diselesaikan, dengan penertiban aset dan inventarisasi secara digital, sehingga mudah divalidasi.
“Kita berusaha menyelesaikannya tahun ini, agar aset daerah tidak lagi menjadi masalah,” jelasnya.
Safrizal menambahkan, sejumlah catatan dan rekomendasi ini akan menjadi perbaikan pada tahun ini, sehingga opini WTP yang diperoleh tahun depan tidak lagi disertai catatan.
“Karena jika penilaian kinerja keuangan daerah kurang bagus, maka akan mendapatkan ganjaran. Alhamdulillah, Kalsel selalu meningkat,” ujar Safrizal.
Diakui, ganjaran ini terkait dana insentif daerah yang diberikan pusat, dimana kinerja jelek akan mendapatkan sanksi pemotongan, dan sebaliknya bagi yang kinerja pengelolaan keuangannya bagus. (lyn/KPO-1)