Banjarmasin, KP – Jajaran Direksi PDAM Bandarmasih, Selasa (6/7/2021) memenuhi undangan DPRD Kota Banjarmasin terkait soal kenaikan biaya pemeliharaan meter.
Memenuhi undangan untuk rapat dengar pendapat (RDP) dimulai pukul 10.00 wita dan berlangsung di ruang rapat paripurna DPRD Banjarmasin itu, Direktur Utama PDAM Bandarmasih Yudha Achmadi, meminta agar kenaikan biaya pemeliharaan meter ini mendapat dukungan dari dewan.
Mengingat ungkap Yudha. kondisi PDAM yang selama ini mengalami kerugian karena besarnya subsidi bagi pelanggan dalam pelayanan air bersih.
“Sekarang kita produksi air bersih untuk pelanggan sudah disubsidi, belum lagi untuk biaya operasional lainnya yang terus mengalami kenaikkan.,” ujarnya dalam RDP yang juga dihadiri Plh Sekdako Banjarmasin Mukhyar ini.
Saat ini jelasnya, kondisi PDAM sedang dalam kondisi yang tidak bisa dikatakan aman, karena mengalami banyak kendala dan kebutuhan pendanaan.
Menurutnya dimulai tahun 2015 lalu. PDAM mampu menyetorkan PAD ke Pemko Banjarmasin. namun dalam tahun 2021 ini kewajiban itu belum dipenuhi.
Disebutkan tahun 2019 PDAM Bandarmasih menyetorkan PAD sebesar Rp 10 miliar dan tahun 2920 menurun hanya Rp 5 miliar.
Sebelumnya Yudha mengatakan, kenaikan biaya meter ini diambil dari sekian pilihan yang harus ditempuh untuk menyelamatkan keuangan agar tetap sehat dan tidak mengalami kerugian dan terus mampu memberikan pelayanan air bersih.
“Sekali lagi kebijakan ini harus kami ambil mengingat dari satu sisi kami dituntut memberikan pelayanan terbaik. Sebab jika air tidak mengalir pelanggan akan ribut,” ujarnya.
Ia juga menyebut alternatif meningkatkan pendapatan perusahaan daerah milik Kota Banjarmasin sudah tidak mungkin lagi dari sisi tarif, sehingga pilihan yang diambil hanya melalui menaikkan biaya pemeliharaan meter air.
“Ini memang pilihan sulit, tetapi harus dilakukan. Karena sudah beberapa tahun tidak ada kenaikan, sementara biaya produksi sudah makin tinggi,” cetusnya.
Sementara, Ketua Komisi II DPRD Banjarmasin Faisal Hariyadi menegaskan, kenaikan tarif sewa meter air tersebut dianggap tidak layak dilakukan saat ini, mengingat kondisi ekonomi masyarakat sedang sulit di tengah pandemi Covid 19.
“Kami banyak dapat keluhan saat melakukan reses, dan memberikan jawaban tanpa mengetahui persoalan apa yang terjadi. Karena kenaikan itu, dilakukan tanpa sepengetahuan kami,” ucap Faisal Hariyadi.
Bahkan sambungnya, keputusan kenaikan tarif sewa itu telah ditetapkan dalam bentuk SK Dirut. “Harusnya ini dikoordinasikan juga dengan kami, termasuk ketentuan yang jadi dasarnya. Tapi untuk saat ini sebaiknya dipertimbangkan lagi dan ditunda,” harapnya.
Hal senada juga disampaikan oleh anggota dewan lainnya, Aliansyah meminta, agar keputusan kenaikan sewa meter air itu ditunda atau dibatalkan.
“Karena sekarang masyarakat sedang sulit, jangan sampai makin memberatkan ekonomi warga,” ingat Aliansyah.
Ketua Komisi III DRPD Banjarmasin, Isnaini meminta, agar PDAM Bandarmasih dapat memberikan jawaban secara rinci terkait biaya produksi air, pemeliharaan meter, kehilangan air dan lainnya.
“Ini supaya kita mengetahui dan memahami, apakah langkah kenaikan sewa itu layak atau masih bisa ditunda,” jelas Isnaini.
Sementara, dalam RDP tersebut dipimpin Wakil Ketua DPRD Banjarmasin, Matnor Ali, dihadiri jajaran direksi PDAM Bandarmasih, diikuti oleh unsur pimpinan DPRD Banjarmasin serta anggota dewan.(nid/KPO-1)
