Banjarmasin, KP – Komisi III DPRD Kalsel melakukan monitoring dan evaluasi (monev) pekerjaaan jalan atau prasarana perhubungan darat di Kabupaten Tanah Bumbu.
“Kita melakukan monitoring dan evaluasi jalan di Kabupaten Tanah Bumbu,” kata Ketua Komisi III DPRD Kalsel, H Sahrujani pada kunjungan kerja dalam daerah, Jumat (9/7/2021).
Sahrujani mengakui, prasarana jalan yang dimonitoring kali ini sebagian berstatus jalan nasional atau jalan negara.
“Tetapi sebagai wakil rakyat, kita berhak melakukan pengawasan, walaupun bukan jalan provinsi,” tambah politisi Partai Golkar.
Namun, hasil monitoring ini bisa dijadikan bahan pembicaraan atau masukan kepada Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) wilayah XI Kalsel, yang merupakan unit pelaksana teknis (UPT) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Lebih lanjut Sahrujani mengungkapkan, sebenarnya pengawasan utama terhadap jalan nasional bukan kewenangan Dewan provinsi atau kabupaten/kota, tapi DPR RI.
“Tetapi kita bersinergi dengan anggota DPR RI terutama yang membidangi pembangunan infrastruktur. Jadi dari hasil Monev kami bisa pula menjadi bahan masukkan wakil-wakil kita di Senayan itu,” ujar wakil rakyat dari daerah pemilihan Kalsel V, meliputi Kabupaten Hulu Sungai Utara, Balangan dan Tabalong.
Hal ini dikarenakan Komisi III menginginkan hasil pekerjaan dari perbaikan atau peningkatan jalan tersebut sesuai perencanaan dan harapan, baik itu jalan nasional maupun jalan provinsi serta jalan kabupaten/kota yang mendapat hibah dana APBD Kalsel.
“Kita mengharapkan masyarakat dapat menikmati jalan yang nyaman, baik jalan negara, provinsi maupun kabupaten/kota,” jelas mantan Ketua DPRD Kabupaten Hulu Sungai Utara.
Komisi III ke Bumi Bersujud Tanbu tersebut sesuai hasil rapat Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Kalsel dengan agenda kunjungan kerja (Kunker) dalam daerah provinsi setempat, 8-10 Juli 2021. (lyn/K-1)
