Panggil Bakeuda Kalsel, Yani Helmi Pertanyakan Refocussing Anggaran Kesamsatan

Kotabaru, KP – Anggota Komisi II DPRD Kalsel Muhammad Yani Helmi mengaku geram ketika mengetahui adanya pemotongan anggaran di tubuh Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) Sistem Manunggal Satu Atap (Samsat) Kotabaru, yang berdampak pada kurang maksimalnya pelayanan terhadap sektor realisasi pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).
Yani Helmi mengungkapkan, tren pendapatannya agak menurun, satu sisi dari Samsat Kotabaru sudah melakukan upaya maksimal. Akan tetapi, selayaknya seperti yang pernah dibicarakan antara Komisi II DPRD Kalsel dengan Kepala Bakeuda tidak terealisasi.
“Janganlah dipangkas anggaran-anggaran kesamsatan ini,” ujar Yani Helmi, usai memantau perkembangan pelayanan Samsat Pembantu Serongga, Kabupaten Kotabaru dalam kegiatan kunjungan kerja, Jumat (2/7) siang.
Ia menilai apabila pemangkasan dilakukan. Maka, secara otomatis pelayanan yang dijalankan pun dirasa kurang optimal.
“Karena ketika dikurangi atau dipangkas secara keseluruhan pendapatan juga berdampak langsung dengan wajib pajak (WP) tersebut,” jelas politisi Partai Golkar.
Contohnya saja, biasanya Samsat dan Korlantas setempat setiap sebulan melaksanakan razia untuk menertibkan masyarakat supaya mendorong kesadaran mereka untuk taat membayar pajak tepat pada waktunya.
Namun, setelah melakukan diskusi langsung bersama jajaran Samsat dan Korlantas, Yani Helmi menyebutkan pihak Satlantas dan jajaran Samsat sangat siap melaksanakan kegiatan razia.
Namun, karenakan adanya refocussing (pemangkasan) anggaran maka kegiatan pun terhenti alias tidak berjalan hingga saat ini.
“Sekali lagi, mereka siap melaksanakan ini. Tetapi, karena alasan refocussing atau dipangkas akhirnya kegiatan ini pun terhambat,” ujar Yani Helmi.
Untuk itu, anggota dewan yang akrab disapa Paman Yani meminta Badan Keuangan Daerah Kalsel untuk tidak lagi memangkas anggaran yang dianggap penting dalam meningkatkan sumber pendapatan daerah.
“Anggaran Samsat ini sudah kecil duluan, dipotong lagi ya ini jadi masalah,” tegasnya lagi.
Terlebih, ia berujar, kalau pelaksanaan razia tidak dilaksanakan maka ini bakal menjadi masalah yang cukup besar. Dimana, dirinya tidak ingin mendengar lagi informasi turunnya tren Pendapatan Asli Daerah (PAD) didalam tubuh ke Samsatan.
“Razia ini kan difungsikan untuk mendorong atau memberikan kesadaran wajib pajak sebagai bentuk dukungan terhadap pembangunan di banua,” papar wakil rakyat dari daerah pemilihan Kalsel VI, meliputi Kabupaten Tanah Bumbu dan Kotabaru.
Secara tegas, Yani Helmi pun bersama dengan Komisi II DPRD Kalsel akan memanggil Kepala Bakeuda untuk segera memberikan kejelasan terkait pengurangan anggaran kegiatan yang dilakukan hingga berdampak kepada sektor pelayanan dan realisasi pendapatan daerah.
“Nanti akan ketemu di rumah banjar lah (Kantor DPRD Kalsel) dan jelas saya orang pertama yang sangat menentang adanya pemangkasan, apalagi kegiatan untuk mendorong pendapatan daerah,” tegas Yani Helmi. (lyn)