Banjarmasin, KP – Pemko Banjarmasin melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) setempat bakal kembali melanjutkan pekerjaannya di bulan September mendatang.
Tak tanggung-tanggung, anggaran yang sudah disiapkan untuk melanjutkan program pengembalian fungsi sungai di Banjarmasin ini suda disediakan sebesar Rp 1,4 Miliar.
Hal itu diungkapkan langsung oleh Plt Kepala Dinas PUPR Kota Banjarmasin, Doyo Pudjadi.l saat ditemui awak media di Balai Kota.
“Fokus pengerjaannya ada di Sungai Veteran dan Sungai Ahmad Yani. Nilai kontrak lelang lebih dari Rp1,4 miliar untuk dua sungai itu,” ungkapnya, Kamis (26/08) siang.
Ia mengaku, pihaknya sudah melakukan rapat bersama Kepala Bidang di dinasnya. Mulai dari bidang sungai, hingga bidang jembatan.
“Lelang sudah dilakukan. Tapi tidak bisa selesai cepat. Kami perkirakan akhir Agustus sudah selesai, dan awal September ini sudah mulai kontrak. Artinya, pengerukan, pembongkaran bisa kembali dilakukan,” ucapnya.
Tidak hanya dua pekerjaan itu saja. Doyo menyebut, juga bakal ada penyiringan. Disusul peningkatan perbaikan jembatan menuju kampung-kampung yang bakal dibongkar atau ditinggikan sesuai dengan prototipe jembatan yang sudah dimilikinya.
“Sedangkan untuk jembatan perkampungan, yang terdata sementara ini ada lima jembatan yang bakal dibangun. Lokasinya di Jalan Ahmad Yani,” tambahnya.
Ditanya terkait apakah yang dibongkar adalah jembatan yang diberikan tanda silang? Doyo membenarkannya. Tapi menurutnya, tidak semuanya bisa dibongkar sekaligus lantaran pemilik jembatan masih meminta waktu.
“Alasannya waktu itu (saat masa tanggap darurat, red) mereka perlu menyiapkan anggaran. Tapi, ketika kamisudah mulai aktif melakukan pembongkaran, maka akan kembali kami ingatkan lagi mereka,” janjinya.
Kendati demikian, Doyo tak menampik bahwa selama ini upaya normalisasi sungai memang terkesan terhenti. Namun, ia memiliki alasan untuk perihal tersebut.
“Kami menunggu proses dan ketentuan prosedur keuangannya. Program normalisasi sungai itu memang mesti dilelang,” jelasnya.
Doyo menjelaskan. Ketika beberapa waktu lalu, program normalisasi sungai bisa berlangsung dengan cepat, lantaran karena berada di masa tanggap darurat banjir.
“Jadi saat itu, tanpa lelang boleh langsung dikerjakan. Tapi ketika sudah tidak lagi berstatus tanggap darurat banjir, maka sudah mesti melalui prosedur keuangan yang benar,” ungkapnya.
Lebih lanjut, doyo mengatakan bahwa program normalisasi sungai tidak hanya soal pengerukan dan pembongkaran hingga penyiringan saja. Namun, bagaimana agar seluruh wilayah aliran sungai bisa berjalan normal. Tersambung ke sungai-sungai besar.
“Maka dari itu, kami juga mengajukan rencana pembebasan lahan di kawasan lain. Misalnya kawasan di Sungai Kelayan. Dan itu tentu memerlukan anggaran yang tidak sedikit. Tapi semoga saja nantinya bisa terealisasi,” tutupnya. (Zak/KPO-1)
