Anggaran DD 8 Persen Khusus Penanganan Covid-19

Pelaihari, KP – Fokus prioritas penggunaan dana desa Tahun 2021 termasuk di 130 desa yang ada di Tanah Laut mengalami perubahan jika dibandingkan dengan prioritas penggunaan dana desa pada tahun-tahun sebelumnya. Perubahan ini berdasarkan Peraturan Menteri (Permen) Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021.

Guna mendukung pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro di desa, prioritas dana desa ditentukan penggunaannya untuk bantuan langsung tunai dana desa (BLT-DD) dan paling sedikit sebesar 8% (delapan persen) dari dana desa yang diterima oleh masing-masing desa untuk kegiatan pencegahan pandemi Covid-19.

Adapun kewenangan desa antara lain untuk aksi Desa Aman Covid-19 dan pembentukan satuan tugas Desa Aman Covid-19. Hal tersebut disampaikan Kepala Seksi Pembinaan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tala, Ibnul Qoyim saat ditemui di ruang kerjanya pada Kamis (12/08).

“Hampir dipastikan 130 desa menganggarkan 8% untuk pencegahan Covid-19, hanya saja untuk realisasi dana tersebut wujudnya seperti apa ditentukan desa masing-masing,” kata Qoyim.

Selanjutnya Ibnul Qoyim menyampaikan bahwa dari dana desa tersebut bisa dilakukan pembinaan sebagai upaya meningkatkan disiplin masyarakat dalam penerapan protokol kesehatan seperti memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak aman, dan mengurangi mobilitas. Selain itu juga digunakan untuk membentuk pos jaga desa atau memberdayakan pos jaga desa yang telah ada, menyiapkan tempat cuci tangan atau penyanitasi tangan dan melakukan penyemprotan cairan disinfektan sesuai keperluan.

Berita Lainnya
1 dari 480

Mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.07/2021 Tentang Pengelolaan Dana Desa, Pemerintah Kabupaten Tanah Laut (Pemkab Tala) mengeluarkan Peraturan Bupati (Perbup) Tanah Laut Nomor 67 Tahun 2021 Tentang Desa Aman Covid-19 dan Bantuan Langsung Tunai. Hal ini berguna untuk menambah kewenangan desa dalam hal penanganan terhadap masyarakat desa yang terpapar Covid-19 seperti memfasilitasi pembuatan dapur umum, pemberian makan minum dan/atau multivitamin bagi masyarakat yang isolasi mandiri.

Ibnul Qoyim berharap dengan bertambahnya wewenang setiap desa ini dapat menahan laju penyebaran dan memutus mata rantai Covid-19 di Kabupaten Tanah Laut.

“Dengan adanya penganggaran dari dana desa ini diharapkan dapat membantu penanganan Covid-19. Ini bentuk partisipasi desa terhadap kabupaten untuk meringankan beban penggunaan dana kabupaten, jadi desa juga ikut andil dengan penggunaan dana minimal 8% tadi,” harap Qoyim.

Selain itu terdapat pula beberapa perubahan pada Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) yaitu desa dapat melakukan pengajuan penyaluran BLT-DD sebanyak 3 bulan, serta peluang untuk menambahkan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sesuai kriteria yang telah ditentukan.

Tambahan kewenangan penggunaan dana desa berdasarkan Perbup No 67 Tahun 2021 sudah bisa dilaksanakan masing-masing desa yang telah melakukan perubahan anggaran dana desa. (rzk/K-6)

Berlangganan via E-MAIL
Berlangganan via E-MAIL

Situs ini menggunakan Cookie untuk meningkatkan Kecepatan Akses Anda. Silahkan Anda Setujui atau Abaikan saja.. TerimaSelengkapnya