Banjarmasin, KP – DPRD Kabupaten Tanah Bumbu memperjuangkan dana bagi hasil yang diterima kabupaten tersebut, mengingat sudah dua bulan terakhir tidak dibayarkan.
“Sudah dua bulan dana bagi hasil untuk Tanah Bumbu belum dibayarkan,” kata anggota DPRD Tanah Bumbu, Hasanuddin kepada wartawan, usai pertemuan dengan Badan Pembentukan (BP) Peraturan Daerah (Perda) DPRD Kalsel, Senin (30/8/2021), di Banjarmasin.
Menurut Hasanuddin, konsultasi yang dilakukan ini untuk meminta kejelasan agar DPRD Kalsel bisa menindaklanjuti bagi hasil yang diterima daerah, khususnya Tanah Bumbu.
“Kita harapkan kendala ini bisa disampaikan dan dikomunikasikan ke Pemprov Kalsel,” ujar politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Ditambahkan, terdapat beberapa item perpajakan DBH Kabupaten yang semestinya didapatkan, akan tetapi belum terbayarkan.
“Ini layak diperjuangkan untuk memenuhi kebutuhan di daerah,” tambah Hasanuddin.
Sementara itu, anggota BP Perda DPRD Kalsel, HM Rosehan NB menanggapi hal tersebut memang sewajarnya ditanyakan pihaknya terkait bagi hasil kepada daerah.
“Karena memang dalam anggaran dana bagi hasil tersebut ada jatah mereka,” jelas politisi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan.
Menurut Rosehan, dirinya akan mengawal permasalahan tersebut di Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kalsel untuk dikoordinasikan lebih lanjut, sehingga dana bagi hasil tersebut dapat direalisasikan ke daerah.
“Kita akan pertegas masalah ini, kenapa sampai dana bagi hasil tidak dibayarkan,” ujar anggota Komisi III DPRD Kalsel.
Lebih lanjut diungkapkan, dewan berwenang untuk melakukan pengawasan, sedangkan untuk realisasinya dilakukan oleh Pemprov Kalsel.
“Diharapkan permasalahan dana bagi hasil ini dapat terselesaikan dengan cepat, yang besarannya tergantung situasi kondisi daerah dan PAD masing-masing,” jelas Rosehan. (lyn/KPO-1)
