Paringin, KP – Enam frkasi DPRD Balangan menyampaikan pemandangan umumnya terhadap Raperda tentang perubahan pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Balangan tahun anggaran 2021, Senin (16/08/2021) kemarin.
Rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Ahsani Fauzan dengan didampingi Wakil Ketua I dan II, dihadiri Wakil Bupati H Supiani, Forkopimda, para anggota dewan dan sejumlah Kepala SKPD di lingkup pemkab setempat.
Keenam fraksi yang menyampaikan pemandangan umum itu, diantaranya Fraksi Partai Golkar dengan juru bicara Bahrul Ilmi menyampaikan, Pemerintah daerah adalah sebagai instrumen untuk menciptakan kesejahteraan rakyat.
“kiranya dalam melakukan perubahan ABPD harus terus memperhatikan asas, fungsi serta prinsip dan fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi dan distribusi terlebih karena kita masih menghadapi masa Pandemi Covid -19,” ujarnya.
Selain itu, Bahrul juga menyebutkan, keuangan daerah harus terus dikelola secara tertib, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, dan akuntabel dengan berkeadilan serta taat asas guna pemerataan dan manfaat secara optimal bagi masyarakat Kabupaten Balangan.
“Kita mengharapkan dalam penyusunan perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 ini, tetap perlu dilakukan penataan prioritas program yang benar-benar urgent,” katanya.
Bahkan juga, dalam rangka penyelarasan anggaran yang sepadan dengan keuangan daerah yang mana untuk meningkatkan semangat dasar dan mengangkat konsep yang dapat mendorong kearah pencapaian Visi Misi Kabupaten Balangan untuk kesejahteraan masyarakat Bumi Sanggam,
Sugianor dari fraksi PPP mengatakan, Perubahan APBD ialah penyesuaian Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah dalam tahun berjalan.
“Tujuan Penyusunan Perubahan APBD untuk administrasi dalam tata kelola keuangan daerah serta teranggarkannya Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah serta di iringi dengan kualitas manajemen pengelolaan keuangan daerah yang baik,” ujarnya.
Ia juga menjelaskan, fungsi anggaran dalam bentuk APBD memiliki beberapa aspek diantaranya sebagai anggaran daerah yang menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja setiap tahun anggaran, sebagai perencanaan yang menjadi pedoman dalam melakukan perencanaan kegiatan.
“Dalam kesempatan ini, kami dari fraksi PPP DPRD Kabupaten Balangan mengharapkan agar Raperda ini dapat dibahas secara lebih rinci bersama DPRD dan SKPD Pemkab Balangan,” harapnya.
Kemudian Rizkan dari Fraksi Nasdem menyampaikan, anggaran daerah seharusnya digunakan sebagai alat untuk menentukan besarnya pendapatan dan belanja, alat bantu pengambilan putusan dan perencanaan pembangunan serta alat otoritas pengeluaran di masa yang akan datang dan ukuran standar untuk mengevaluasi kinerja serta alat koordinasi bagi semua aktivitas.
Menurutnya, APBD perubahan mempunyai peran yang sangat strategis untuk mendukung aktivitas Pemerintah dalam menjalankan fungsinya baik untuk menunjang pelayanan publik, implementasi berbagai macam regulasi, meningkatkan pembangunan di berbagai sektor dan untuk pemberdayaan masyarakat.
“APBD juga merupakan instrumen teknis dari idealisme pembangunan yang ingin diwujudkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan yang muaranya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” imbuhnya.
Sementara, Wabup Balangan H Supiani dalam menyampaikan tanggapan pemerintah daerah atas pemandangan umum keenam fraksi DPRD Balangan mengatakan, terkait beberapa hal yang secara spesifik menjadi perhatian fraksi-fraksi dewan, di antaranya terkait silpa dan peningkatan pendapatan asli daerah, ijinkan kami dalam kesempatan ini menjawabnya secara singkat.
“Terjadinya silpa tidak selalu karena kita gagal merealisasikan anggaran, tetapi kadang kala karena terjadi perkembangan situasi yang membuat kita tidak perlu lagi merealisasikannya,” ujarnya.
Adapun terkait peningkatan pendapatan asli daerah, sebut Supiani terus diupayakannya, baik dengan ekstensifikasi maupun intensifikasi.
“Akan tetapi, sekuat apapun kita mengupayakannya, kiranya sangat jauh panggang dari api jika kita ingin tidak bergantung dari pendapatan transfer. Karena, sebagaimana kita maklumi, pendapatan terbesar kita masih berasal dari sektor pertambangan, di mana kita tidak menerimanya secara langsung, melainkan melalui transfer dari pemerintah pusat,” imbuhnya. (srd/K-6)
