Stok Vaksin Belum Sebanding Permintaan Warga, Banjarmasin Hanya Dapat Jatah 2 Ribu Vial

Banjarmasin KP – Pasokan vaksin di Kota Banjarmasin hingga kini belum sebanding dengan antusias warga untuk mendapatkan suntikan cairan untuk melawan wabah penyakit akibat virus corona (Covid-19) tersebut.

Padahal Kota Banjarmasin terus memperpanjang Penerapan Pemberlakuan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level IV.

Kebijakan itu diambil menyusul penyebaran Covid-19 yang sudah banyak membawa korban meninggal ini belum mampu ditekan.

Terakhir, baru- baru ini Kota Banjarmasin kembali mendapat pasokan vaksin dari Kementrian Kesehatan Republik Indonesia untuk mensukseskan program Herd Immunity di tengah masih mewabahnya pandemi Covid-19.

Sayangnya vaksin jenis Moderna yang didatangkan ke Banjarmasin hanya dua ribu Vial. Padahal Pemko Banjarmasin mengajukan permintaan kepada pemerintah pusat sebanyak 25 ribu Vial.

“Jumlah tersebut masih sangat kurangnya dari permintaan yang kita ajukan yaitu sebanyak 25 ribu Vial,” ucap Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin, Machli Riyadi.

Berita Lainnya
1 dari 3.548

Sebelumnya kepada {KP} Jumat (20/8/2021) Machli Riyadi mengakui stok vaksin sangat jauh dari mencukupi dengan banyaknya permintaan warga.” Saat ini warga Banjarmasin yang sudah di vaksin baru 30 persen sedangkan angka minimal herd immunitynya harus 80 persen keatas,” katanya.

Menurutnya pihaknya sudah menyampaikan kekurangan stok vaksin kepada pemerintah pusat dengan harapan dijadikan perhatian untuk segera dipenuhi.

Machli menegaskan, program vaksinasi massal sudah sangat gencar dilaksanakan. Tidak hanya sasarannya, tenaga kesehatan, ASN, tenaga guru dan siswa, TNI – Polri, tapi juga seluruh warga.

Sebelumnya Menteri Kesehatan (Menkes) RI Budi Gunadi Sadikin mengakui, kekurangan vaksin di sejumlah daerah.

Budi Gunadi Sadikin beralasan karena vaksinasi Covid-19 saat ini lebih banyak difokuskan pada daerah tertentu.

Sementara lanjutnya di waktu yang sama banyak daerah melaporkan kekurangan stok vaksin Covid-19.

Dijelaskan, kenapa pemerintah saat ini lebih banyak didistribusikan di daerah tertentu. ” Itu karena daerah tersebut kasus Covid-19 paling tinggi dan kematiannya juga paling tinggi,” ujarnya. (nid/K-3)

Berlangganan via E-MAIL
Berlangganan via E-MAIL

Situs ini menggunakan Cookie untuk meningkatkan Kecepatan Akses Anda. Silahkan Anda Setujui atau Abaikan saja.. TerimaSelengkapnya