Ikuti Rakorwasdanas, Bupati Tegaskan Kasus Korupsi Jangan Sampai Terjadi di Tala

Pelaihari, KP – Pemerintah daerah saat ini harus betul-betul serius dalam sisi perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan serta wajib terkontrol dengan baik sehingga titik yang rawan untuk terjadinya korupsi harus benar-benar diperhatikan dan ditutup jangan sampai terjadi lagi kasus korupsi di Kabupaten Tanah Laut (Tala).

Hal tersebut disampaikan Bupati Tala HM Sukamta saat menghadiri Rapat Koordinasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara Nasional (Rakorwasdanas) 2021 sekaligus Launching Sinergitas Pengelolaan bersama Monitoring Centre Prevention (MCP) Pencegahan Korupsi oleh Menteri Dalam Negeri (Kemendagri), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Acara ini dihadiri secara virtual dari Ruang Barakat Lantai II Sekretariat Daerah Kabupaten Tala, Selasa (31/8/2021).

“Tempat terkecil sekalipun saat ini sudah terdeteksi oleh KPK, maka dari itu saya ingatkan Aparatur Negeri Sipil (ASN) terutama di Tala jangan sampai ada yang korupsi, dan dengan tegas menyatakan saya anti untuk korupsi,” ucap Sukamta.

Berita Lainnya
1 dari 486

Rakorwasdanas dibuka secara resmi oleh Mendagri Republik Indonesia Tito Karnavian. Dalam arahannya, Tito Karnavian meminta seluruh kepala daerah mendukung MCP Pencegahan Korupsi dengan menugaskan para Inspektur di masing-masing daerah agar tersambung dengan sistem MCP. Pengelolaan bersama MCP bertujuan untuk mendorong pemerintah daerah dapat melakukan transpormasi nilai dan praktik pemerintahan daerah sehingga tercipta tata kelola pemerintahan daerah yang baik.

Intervensi yang dapat dilakukan Kemendagri sebagai fungsi pemerintah dan pengawasan umum diantaranya perencanaan dan penganggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pengadaan barang dan jasa, pelayanan terpadu satu pintu, kapabilitas APIP, manajemen ASN, dana Desa, optimalisasi pendapatan daerah dan manajemen aset daerah.

Tito Karnavian berharap kepala daerah terutama Bappeda untuk betul-betul mempelototi perencanaan APBD tingkat dua agar betul-betul bisa paralel selain sesuai dengan kebutuhan masyarakat riil ditingkat dua masing-masing, juga paralel dengan program tingkat satu dan tingkat nasional. Untuk provinsi, selain program tersebut riil dibutuhkan oleh provinsi juga paralel dengan program nasional. (rzk/K-6)

Berlangganan via E-MAIL
Berlangganan via E-MAIL

Situs ini menggunakan Cookie untuk meningkatkan Kecepatan Akses Anda. Silahkan Anda Setujui atau Abaikan saja.. TerimaSelengkapnya