Data terakhir 2020 yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Banjarmasin pembelajaran melek huruf ini hampir mencapai 90 persen
BANJARMASIN, KP – Anggota komisi IV DPRD Kota Banjarmasin Taufik Husin mengakui, hingga saat ini pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) terus berupaya mencerdaskan kehidupan bangsa.
Menurutnya, salah satu upaya yang diprogramkan adalah bagaimana seluruh warga negara memiliki kemampuan bisa membaca,menulis dan berhitung (calistung).
” Karenanya program pemberantasan buta aksara di Kota Banjarmasin haruslah terus dilakukan. Sebab saya menilai program ini belum selesai,” kata Taufik Husin.
Hal itu dikemukakannya kepada {KP} Senin (6/9/2021) mengomentari Hari Aksara Internasional tahun 2021 yang diperingati tanggal 8 September, Rabu besok.
Anggota komisi diantaranya membidangi pendidikan dan kesehatan dari F-PDIP ini mengakui, bahwa Pemko Banjarmasin sudah cukup berhasil dalam upaya memberantas buta aksara.
Menurutnya, menurut data terakhir tahun 2020 yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Banjarmasin pembelajaran melek huruf ini hampir mencapai 90 persen.
“Itu berarti capaian program angka pemberantasan buta huruf di Banjarmasin sudah hampir 100 persen,”katanya.
Taufik Husin memprediksi, selama dua tahun terakhir program ini tidak berjalan dengan baik. Hal ini disebabkan karena pandemi virus corona (Covid-19.
“Adapun hambatan yang dihadapi itu karena sistem pengajaran bagi warga buta aksara tidak bisa dilaksanakan secara tatap muka,”ujarnya.
Lebih jauh ia kembali menegaskan, pemberantasan buta aksara di Banjarmasin haruslah dituntaskan secara terkoordinasi dan terpadu oleh SKPD terkait.
Masalah lanjut Taufik Husin karena program itu telah diamanatkan dalam Perda Kota Banjarmasin Nomor : 5 tahun 2011 tentang Pemberantasan Buta Aksara.
Ia menjelaskan, program pengembangan pendidikan pemberantasan buta aksara masuk dalam bidang pendidikan non formal.
Pada sisi lain ia juga mengakui, dalam melaksanakan program ini bukan mustahil sering ditemui sejumlah kendala seperti sulitnya mencari warga yang mau mengikuti program tersebut.
“Masalahnya karena umumnya yang terbanyak warga yang tidak melek huruf itu adalah kelompok masyarakat usia non produktif atau di atas usia 60 tahun,” ujarnya.
Sehubungan dengan itu ia mengusulkan, agar Pemko Banjarmasin melalui Dinas Pendidikan memiliki tim yang secara khusus bertugas untuk melakukan pendataan warga yang selayaknya mengikuti program tersebut.
Taufik Husin menjelaskan, pemberantasan buta aksara merupakan program yang tidak hanya bertujuan membebaskan masyarakat agar melek huruf,tapi juga dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia ( SDM) dan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).(nid/K-3)
