Warga Banjarmasin kembali resah dengan kelangkaan gas elpiji ukuran 3 kilogram untuk kesekian kalinya, mengingat harganya melambung menjadi Rp25 ribu hingga Rp30 ribu per tabung
BANJARMASIN, KP – Kelangkaan gas elpiji ukuran 3 kilogram untuk kesekian kalinya terjadi dalam beberapa hari terakhir ini di wilayah Kota Banjarmasin.
Langkanya, gas elpiji bersubsidi untuk warga tidak mampu itu lagi-lagi menyebabkan masyarakat menjadi resah, apalagi harganya melambung sehingga ibu rumah tangga ‘menjerit’.
Pantauan KP, harga eceran gas elpiji 3 Kg mencapai Rp25 ribu hingga Rp30 ribu per tabung, jauh dari harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan sebesar Rp17.500 per tabung.
Warga terpaksa membeli gas kepada spekulan atau ke pengecer lantaran di pangkalan resmi mengaku sering kehabisan stok.
“Karena kebutuhan mendesak, terpaksa membelinya di eceran dengan harga Rp30 ribu per tabung,” kata ibu rumah tangga bernama Aisyah, warga Jalan Melati Indah Simpang Limau, Kecamatan Banjarmasin Timur, Selasa (14/9/2021).
Menyikapi kelangkaan itu, Ketua Komisi II DPRD Kota Banjarmasin, HM Faisal Hariyadi menyesalkan terus berulang terjadinya kelangkaan dan mahalnya gas elpiji tersebut.
“Padahal kuota tabung gas 3 Kg untuk Kota Banjarmasin terus ditambah, namun tetap saja terjadi kelangkaan,” ujarnya.
Faisal Hariyadi menengarai, sering terjadinya kelangkaan gas elpiji disebabkan permainan pangkalan dan spekulan, tapi juga dinikmati masyarakat berpenghasilan mapan, kelas menengah hingga sebagian kelas atas.
“Padahal, gas dengan tabung berbentuk melon itu dikhususkan untuk masyarakat berpenghasilan kecil ke bawah dan usaha mikro,” tegasnya.
Dikatakan, upaya DPRD Kota Banjarmasin dalam menyikapi keluhan masyarakat terhadap kelangkaan gas elpiji 3 Kg sejak digulirkan pemerintah sudah sering dilakukan.
Mulai dari tak hanya sekadar rapat dengar pendapat (RDP) dengan memanggil pihak terkait, tapi juga melakukan inspeksi mendadak (sidak) untuk memastikan ketersediaan gas ke sejumlah pangkalan dan agen penjualan gas.
“Ironisnya kenapa kelangkaan gas elpiji 3 Kg terus saja terjadi dan menyebabkan mahalnya gas tersebut. Ini pasti ada yang tidak beres,” kata Faisal Hariyadi.
Sebenarnya, DPRD Kota Banjarmasin melalui Komisi II telah mendesak Pemko Banjarmasin mengeluarkan peraturan walikota (Perwali) untuk mengendalikan ketersediaan dan harga gasa di masyarakat.
Menurut Faisal Hariyadi, agar tidak terjadi kenaikan harga yang membebani masyarakat, maka dipandang perlu dibuat suatu aturan terkait pengendalian harga dan larangan penjualan gas terutama di tingkat pengecer.
Dengan diterbitkannya Perwali, Satpol PP dibantu aparat kepolisian bisa mengambil tindakan tegas ketika ada gas elpiji 3 Kg yang dijual secara eceran.
“Paling tidak dengan adanya Perwali dapat mengantisipasi permainan antara pangkalan dengan spekulan, sehingga distribusi gas elpiji 3 Kg tepat sasaran,” tandasnya.
Ia menilai, selama ini penjualan di tingkat distributor hingga pangkalan masih bisa diawasi. Sebaliknya, jika ada menyalahi ketentuan berlaku, maka distributor atau pangkalan bisa langsung dikenakan sanksi tegas.
“Persoalannya sekarang di tingkat pengecer, karena bukan menjadi kewenangan Pertamina melakukan pengawasan,” ujarnya
Dari RDP Komisi II beberapa waktu lalu, pihak Pertamina juga sepakat agar gas hanya boleh dijual di tingkat pangkalan, yang jumlahnya mencapai 600 pangkalan.
Lebih jauh ia mengatakan, hampir selama sekitar 8 bulan terakhir ini kelangkaan gas elpiji 3 kilogram nyaris tidak pernah terjadi, yakni pada pasca sejak musibah banjir yang dialami Kota Banjarmasin dan hampir sejumlah wilayah di Kalsel pada Januari lalu.
“Itu terjadi karena transportasi untuk distribusi gas elpiji terganggu akibat banyaknya jalan dan jembatan yang rusak terkena banjir,” demikian kata Faisal Hariyadi. (nid/K-7)
