Oleh : Dewi Ayu Larasati, SS, M. Hum
Pemerhati Masalah Sosial
Ada sebuah pernyataan menyentuh dari seorang proklamator kemerdekaan Indonesia yaitu Bung Hatta ketika menyampaikan pembelaan di depan Pengadilan Den Haag pada 9 Maret 1928. Saat itu beliau ditangkap dan dipenjarakan karena tulisan-tulisannya di Majalah Indonesia Merdeka. Berikut pernyataan yang disampaikan beliau.
“Kami tidak akan memberikan vonis kepada bangsa kami; biarlah sejarah yang menilainya. Bersama rakyat, kami akan dihukum, atau kami akan dibebaskan. Kami bersama dengan rakyat itu, kami akan mendapat kehormatan, dan bersama rakyat itu kami akan tenggelam. Pemuda Indonesia merupakan suatu bagian yang tak terpisahkan dari bangsa Indonesia, yang menderita dan berharap. Pemuda Indonesia adalah hati nurani yang berbicara, jiwa bangsa yang menyala, yang akan mewarnai masa depan.”
Dari pernyataan tersebut, Bung Hatta terkesan berjiwa heroik dan revolusioner untuk tujuan Indonesia merdeka. Namun ada dua hal yang tentunya menjadi kekuatan yang dapat membakar semangat perjuangannya, yaitu rakyat dan kaum muda. Baginya, penguasa dan rakyat bagaikan jiwa dan raga. Tak ada kehidupan baginya jika tidak bersamanya. Penguasa harus dapat merasakan apa yang dirasakan oleh rakyatnya. Ketika rakyatnya menderita, penguasa harus siap untuk menderita bersama-sama rakyat dan bersama-sama berusaha bangkit.
Begitu pula halnya keberadaan kaum muda. Bagi Bung Hatta, jiwa pemuda adalah jiwa bangsa yang menyala, yang dapat menggelorakan api perjuangan rakyat Indonesia. Sehingga beliau pun mengistilahkan kaum muda sebagai “cahaya fajar yang timbul”.
Sejarah sejatinya telah membuktikan bahwa peran pemuda cukup monumental di negeri ini. Perjalanan Indonesia sebagai sebuah bangsa yang besar hari ini tidak bisa dipisahkan dari peran besar pemuda. Mereka, kerap sebagai pendobrak dalam situasi yang sangat mendesak. Mulai dari pendobrak kebuntuan di masa penjajahan, revolusi, sampai dengan di masa reformasi.
Bisa dipastikan, tidak ada satu pun bangsa besar tanpa dukungan pemuda di dalamnya. Pun sebaliknya, tidak ada bangsa yang jatuh tanpa kontribusi negatif dari kaum mudanya.
Apalagi Indonesia adalah salah satu negara di dunia yang memiliki bonus demografi generasi muda. Anak-anak muda yang berpotensi dapat mencapai 73 juta orang, hampir seperempat dari jumlah penduduk Indonesia secara keseluruhan.
Namun ironinya, saat ini peran pemuda sudah mengalami disorientasi. Peran pemuda yang dulunya sebagai kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan dalam segala aspek pembangunan nasional, kini telah mengalami pergeseran akibat adanya tarik menarik kepentingan penguasa dan kelompok tertentu.
Pemuda sebagai Komoditas Politik
Pemuda selalu diklaim begitu dibutuhkan, namun dalam prakteknya pemuda banyak menjadi objek dari dinamika perpolitikan yang cenderung mengebiri peran pemuda sebagai agent of change.
Seperti halnya ketika memasuki tahun politik, keterlibatan pemuda hanya dibutuhkan untuk sekadar mendulang suara. Keterlibatan kaum milenial di dalam partai hanya sebatas sayap dari partai tanpa menjadikan generasi muda sebagai tubuh dari partai. Akibatnya kaum muda tidaklah dibuat untuk kritis dan ikut ambil bagian dalam urusan kebijakan partai. Ibaratnya, mereka hanya berperan sebagai penonton.
Yang lebih memprihatinkan, tak jarang kaum muda dijadikan tameng untuk melanggengkan kekuatan politik lama. Walaupun wajah parlemen saat ini didominasi oleh kaum muda, namun hal tersebut belum membawa demokrasi di Indonesia lebih baik. Mereka sejatinya terperangkap kepentingan politik lama. Hal ini seperti yang diungkapkan oleg Gun Gun Heryanto dalam bukunya Media Komunikasi Politik (2018:365) bahwa “Model yang dominan digunakan para politisi adalah model linear. Mereka memosisikan diri sebagai elite, bukan model reciprocal atau timbal balik yang bisa menginspirasi pemuda untuk bersinergi dalam politik kekitaan”.
Di sisi lain, birokrasi negara menjadikan anak muda sebagai komoditas sasaran program dengan tujuan pengendalian dan membentuk anak muda sesuai dengan yang diinginkan oleh penguasa. Apalagi kaum milenial yang terlibat dalam pemerintahan dianggap tak mewakili suara dan aspirasi kalangan milenial secara luas, karena masih terasa aroma politik bagi-bagi kekuasaan atau politik akomodatif.
Padahal menurut teorinya, sebagai agent of change, sudah semestinya pemuda tidak lagi menjadi penonton yang baik, yang siap menerima setiap keputusan yang ada seolah-olah tidak peduli dengan siapapun yang akan memimpin, bagaimana program kerjanya dan bagaimana pula dengan janji politik yang telah dijanjikannya sewaktu kampanye.
Dengan demikian, pemuda sejatinya harus menjadi subjek politik, dalam hal ini mereka kerap dilibatkan dalam setiap kebijakan yang akan dilahirkan pemerintah. Kontestasi politik semestinya dibenahi oleh tangan pemuda agar makna demokrasi dan politik dapat diselamatkan.
Kritik Kaum Muda Dianggap Suatu Kekeliruan
Salah satu tanggung jawab sosial kaum muda adalah menjalankan peran sebagai kontrol sosial dengan melakukan kritik terhadap penyimpangan sosial dan pengelolaan pemerintah.
Mahasiswa sebagai sebagai representasi kaum muda, merupakan kaum intelektual yang mempunyai tanggung jawab moral untuk memperjuangkan hak-hak rakyat dan mengaplikasikan nilai-nilai kebenaran untuk kepentingan rakyat walau harus berbenturan dengan penguasa.
Untuk itu, mahasiswa dituntut secara berani menjalankan kritik terbebas dari sub ordinan kekuasaan. Sehingga mereka tidak begitu saja mengikuti arus zaman berlangsung, dan mencoba melawan arus tersebut atau setidaknya memberi semacam perlawanan dalam sebuah sistem sosial yang dirasa kurang tepat.
Ironinya, aspirasi anak muda yang kerap melontarkan kritik substansif terhadap pemerintah saat ini sering mendapat perlakuan yang tidak menyenangkan baik dalam bentuk tindakan represif aparat, intimidasi atau pembungkaman. Padahal semestinya, kesadaran mahasiswa sebagai motor perubahan menjadi sinyal baik bagi negeri ini.
Kritik mahasiswa merupakan bagian dari kebebasan berkespresi dan berpendapat. Kritik dari kalangan mahasiswa itu tentu dapat menjadi evaluasi untuk kebijakan pemerintahan yang lebih baik.
Maka dari itu, penguasa hendaknya menyambut baik kondisi mahasiswa hari ini. Bukan sebaliknya malah dibungkam dan dipersekusi.
Salah Kaprah Menilai Peradaban
Saat ini kita dihadapkan dengan orientasi kehidupan yang serba materialistis. Segala hal kemudian diukur dengan pembangunan materi, termasuk tingkat kemuliaan peradaban.
Terlebih pada kaum muda kini, bila kita bercerita tentang kemuliaan peradaban, mereka segera terbayang pada perkembangan sains, teknologi, kegilaan dalam pembangunan ekonomi atau kelimpah-ruahan materi.
Akibatnya, nilai-nilai moral dikesampingkan atau tidak dijadikan prioritas untuk dibangun. Padahal unsur yang paling krusial dalam pertumbuhan peradaban adalah moral. Hal ini sejalan dengan gagasan Malik Bennabi dan juga Ibnu Khaldun bahwa peradaban bukan sekadar kemajuan ekonomi, politik, dan teknologi, tetapi unsur-unsur dinamik, integral, dan konkret. Unsur yang paling krusial dalam pertumbuhan peradaban adalah moral. Adanya disintegrasi sistem moral, atau kemunduran dalam skala nilai, akan menghadapkan suatu masyarakat pada berbagai masalah.
Kita akui banyak pemuda saat ini cenderung bersikap pragmatis dengan sikap acuh tak acuh dengan problematika yang berkembang di masyarakat atau hanya tekun belajar untuk meraih prestasi yang tinggi tanpa peduli dengan kehidupan orang lain. Apalagi pemuda saat ini diperlukan sebagai akselerator pemulihan ekonomi nasional dan penguat fondasi perekonomian untuk mendukung pembangunan. Euforia pengagungan akal dibanding akhlak, membuat karakter kaum muda kian terkikis dan mengalami disorientasi.
Sejarah telah mencatat bahwa kehadiran pemuda dalam perjalanan bangsa ini begitu heroik. Pemuda sebagai inisiator perubahan, kontrol sosial serta kekuatan moral harus mendapat pengakuan dan dukungan pemerintah. Sebab, di tangan pemudalah nasib dan masa depan bangsa ditentukan.
