Oleh : Mariana, S.Pd
Guru MI Al Mujahidin II Banjarmasin
Disaat masih kondisi pandemik belum berakhir, muncullah mega proyek ibu kota negara (IKN) yang merupakan surga baru bagi pengusaha. Tapi inilah pada faktanya proyek ini ada meskipun adanya kontra dari pihak masyarakat yang dirugikan.
Seolah tak punya hati melihat kondisi negeri yang sedang mengalami pandemi corona, Pemerintah ‘ngotot’ tetap akan menjalankan rencana pemindahan ibu kota negara. Bukannya serius menanggulangi semakin bertambahnya warga yang positif Covid-19, malah tersibukkan mencari investor baru untuk IKN.
Upaya signifikan untuk mengatasi wabah tak kunjung juga didapatkan rakyat. Hanya sekadar pidato basa basi yang tak memberi solusi. Pemerintah hanya menetapkan kebijakan darurat kesehatan, bukan menjamin segala urusan rakyat di tengah pandemi.
Berharap hal itu terjadi memang sebuah ilusi di dalam negara yang menerapkan sistem kapitalisme. Rakyat tetap akan dalam angan-angan kosong selama dipimpin oleh penguasa yang terbuka tangannya untuk asing. Kata “Lanjutkan!” itu cuma berlaku untuk pemindahan ibu kota negara (IKN).
Upaya mematangkan berbagai konsep perancangan IKN dilakukan pemerintah serta menyiapkan terbentuknya Badan Otorita Ibu Kota baru. Presiden Joko Widodo pada bulan lalu menyatakan telah mengantongi empat nama sebagai calon kepada badan otorita.
Para pejabat negeri memang tutup mata atas wabah yang menjangkiti rakyat. Pemerintah bersikeras melanjutkan rencana IKN tanpa alasan yang bisa diterima publik. Para pemimpin dalam sistem kapitalisme telah kehilangan kepekaan terhadap nilai kepedulian dan empati terhadap rakyatnya.
Semua itu merupakan gaya hidup yang ada di tengah masyarakat dengan tata nilai rendah akibat kapitalisme. Inilah yang disebut dehumanisasi. Alih-alih membantu segala kebutuhan rakyatnya di tengah pandemi corona, para pejabat memilih untuk mematangkan segala konsep dan investasi untuk IKN baru.
Rakyat butuh perlindungan atas nyawa dan kesehatan diri mereka, namun pemimpinnya malah mengalihkan urusannya pada masalah yang lain. Sungguh miris, karena urusan nyawa tidak lebih penting dari pemindahan IKN baru. Hidup para pejabat kapitalis ditujukan untuk memudahkan urusan para pengusaha dan asing. Bukan untuk rakyatnya.
Mandulnya peran negara atas urusan keselamatan rakyatnya membuktikan pada publik bahwa rakyat dalam sistem kapitalisme. Setelah rakyat diperas, dipungut berbagai pajak dan iuran, juga diminta uangnya untuk urus kehidupan mereka. Lantas, di mana peran dan fungsi negara? Jawabnya tidak ada. ‘Miskin’ atas pengurusan terhadap rakyat juga memiskinkan rakyatnya.
Jika pemerintah bermaksud menambah defisit anggaran dari 3% ke 5% GDP dengan cara menambah utang lagi dan ‘cetak uang’ dengan bungkus recovery bond, nilai rupiah akan semakin jatuh. (Rizal Ramli, detik.com, 31/3/2020).
Salah prioritas dalam setiap penetapan kebijakan pemerintah menunjukkan gagalnya sistem ini membangun negara yang mandiri. Hal ini bisa dilihat dari besarnya anggaran pemindahan IKN baru sebanyak Rp. 466 triliun lebih diprioritaskan daripada mengalokasikan anggaran untuk penanganan Covid-19 hanya sebesar Rp62,3 triliun.
Sisa kebutuhan untuk penanganan Covid-19 diserahkan dari bantuan donasi rakyatnya. Sungguh ini kebijakan yang tak manusiawi. Hanya mementingkan segelintir orang yaitu pengusaha dan asing demi meraup untung dari pemindahan IKN baru. Walhasil, ibu kota tetap pindah, rakyatnya juga ikut pindah ke liang lahat karena telah banyak wafat akibat Covid-19.
Polemik soal perpindahan ibukota negara (IKN) ke daerah Kalimantan Timur akan berujung sia-sia. Pemerintah memastikan megaproyek ini akan tetap jalan meski menghadapi banyak penolakan. Jubir Kepresidenan Fadjroel Rachman menegaskan proyek ini merupakan langkah konkret Presiden mewujudkan pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia. Yang menolak menurutnya hanyalah pihak-pihak yang anti perubahan.
Diketahui, beberapa hari lalu Presiden telah mengirimkan Rancangan Undang-Undang IKN kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Isinya mengatur soal fungsi, kedudukan, sistem pemerintahan, hingga teknis peralihan ibukota. Pemerintah juga memastikan, 2022 mendatang konstruksi Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) akan mulai dibangun. Tak hanya gedung pemerintahan saja, tapi juga kawasan permukiman untuk ASN, TNI/POLRI, dan masyarakat umum.
Direncanakan, sumber dana berasal dari APBN sebesar Rp91,29 triliun. Lalu dari skema KPBU (Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha) Rp252,46 triliun. Sisanya, dari Badan Usaha sekitar Rp123,23 triliun. Masalahnya, dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2022. Jika proyek ini tetap jalan, tentu yang rasional dana itu akan ditutup oleh swasta. Hal ini tentu sangat berbahaya.
Selain menambah berat beban utang, negara pun kian jatuh ke dalam cengkeraman swasta. karenanya, pemerintah mestinya fokus pada target pemulihan ekonomi dan kesehatan rakyatnya.
Terlebih faktanya, dalam penyusunan RUU IKN tadi pemerintah terkesan buru-buru dan sama sekali tak melibatkan masyarakat. Hal ini tentu berpotensi konflik dan memunculkan keburukan di masa depan. Yang pasti, pihak paling antusias menyambut rencana ini datang dari para investor dan pengusaha.
Di antaranya yang bergerak di sektor properti, pembangunan infrastruktur, serta penyedia barang dan jasa lainnya. Celah itu memang benar-benar terbuka bagi mereka. Pihak swasta diberi kesempatan berinvestasi, misal dalam pembangunan sarana perumahan dan perkantoran di IKN. Lalu pihak pemerintah bisa menyewanya dengan cara alokasi cicil tahunan.
Bisa dibayangkan, berapa banyak keuntungan yang diraup swasta. Selain dari sewa pusat pemerintahan, akan muncul permintaan baru pada sektor hunian dan fasilitas komersial penunjang lainnya.
Ini semua tentu menjadi daya tarik kuat bagi para pemodal. Apalagi, jumlah total populasi masyarakat yang akan tinggal di KIPP IKN itu sekitar 320 ribu orang. Sehingga untuk rumah saja, dibutuhkan ratusan ribu unit rumah yang menjadi peluang bisnis tambahan. Belum lagi penyediaan fasilitas penunjang lainnya.
Alhasil proyek pemindahan IKN menjadi surga baru bagi para pengusaha. Sekaligus menjadi celah proyek basah baru bagi para pejabat yang biasa berkolaborasi dengan mereka. Maklum, pola kekuasaan oligarki sudah begitu lekat dalam sistem pemerintahan kita. Sehingga kebijakan apa pun menyangkut rakyat seakan tak bisa lepas dari kepentingan para pemilik modal. Inilah konsekuensi hidup dalam sistem sekuler kapitalisme neoliberal. Penguasa atau negara dalam sistem ini tak berfungsi sebagai pengurus dan penjaga umat. Negara hadir justru sebagai perpanjangan tangan kepentingan pemilik uang.
Mengingat mekanisme pemilihan pemimpin ala demokrasi telah menempatkan mereka sebagai pemilik sejati kekuasaan. Berbeda halnya dengan sistem pemerintahan Islam. Sistem ini menempatkan rakyat sebagai pemilik sejati kekuasaan. Sementara penguasa, posisinya sebagai pemegang amanat umat untuk memimpin dan mengatur mereka dengan syariat Islam.
Oleh karenanya, tak ada yang bisa menyetir penguasa kecuali syariat dan kemaslahatan umat. Jika penguasa berkhianat, cukuplah hal itu sebagai alasan bagi umat untuk mencabut mandat. Baginda Rasulullah saw. dan para pemimpin setelahnya benar-benar menjadi teladan kepemimpinan ideal. Mereka berjalan di atas rel syariat serta menjadikan kepentingan rakyat dan negara sebagai hal yang utama.
Mereka tak berambisi membuat proyek-proyek mercusuar semata demi prestise, apalagi karena pesanan. Mereka fokus memastikan kebutuhan dasar rakyat terpenuhi dengan maksimal dan wibawa negara tetap kukuh terjaga.
Paradigma pengurus dan penjaga yang ada pada para pemimpin Islam begitu melekat kuat. Hingga rakyat pun hidup dengan rasa aman dan diliputi kesejahteraan. Dengan sendirinya, masyarakat menjadi loyal. Mereka siap dipimpin dan dimobilisasi untuk merealisasikan tujuan bernegara dan masyarakat.
Berabad-abad negara mereka bahkan tampil sebagai negara yang kuat dan adidaya. Sama sekali tak pernah dikangkangi swasta, apalagi para penjajah, kecuali saat mereka mulai mencampakkan Islam sebagai asas hidup dan negaranya
Prioritas Islam tegak di atas akidah Islamiyah. Prinsip-prinsip pengaturannya didasarkan pada syariat Islam dan ditujukan untuk kemaslahatan rakyat. Negara Islam, hubungan pemerintah dan rakyat adalah hubungan pengurusan dan tanggung jawab.
Dalam kondisi mewabahnya virus yang mematikan di tengah masyarakat, tentu negara akan fokus dalam memberikan jaminan pemenuhan kebutuhan pokok tiap individu rakyat. Negara akan mengupayakan agar rakyat dapat hidup dengan sehat dengan terpenuhi kebutuhan atas makanan dan minumnya.
Selain itu negara akan berupaya melindungi keselamatan rakyat dengan memberikan jaminan atas kesehatan mereka. Menggratiskan biaya pengobatan baik sebelum atau saat terjadi pandemi virus. Hal lain yang tidak kalah penting adalah membangun mindset dan kepedulian masyarakat atas kebersihan diri dan lingkungan.
Islam akan melakukan edukasi secara terus menerus. Di samping itu negara akan mengumpulkan para pakar dan ilmuwan untuk menemukan obat atau vaksin yang dibutuhkan guna menghentikan wabah virus di tengah rakyat. Hal itu didukung dengan kecanggihan teknologi yang dimiliki Islam.
Prioritas berikutnya yaitu tidak akan memberi celah sedikit pun pada pengusaha kapitalis ataupun asing mengambil kesempatan untuk menjerat negara lewat utang atas nama bantuan kemanusiaan.
Islam tentu tak membutuhkan belah kasih para penjajah. Negara akan mengoptimalkan sumber pendapatan negara untuk mengatasi berbagai musibah dan bencana yang terjadi. Negara benar-benar hadir dalam setiap masalah yang dihadapi rakyat. Bukan sekadar wacana kosong yang terus dijanjikan oleh para pejabat dalam sistem kapitalis. Hingga kita tak menemukan satu pun bentuk pengabaian para pejabat negara atas urusan rakyatnya.
Jadi, satu-satunya harapan rakyat hanya bisa diwujudkan dalam penerapan Islam di seluruh kehidupan. Segala bencana dan wabah akan segera ditangani dengan serius dan penuh tanggung jawab oleh Islam . Kita semua berharap wabah segera berakhir dan Islam segera menaungi dunia. Wallahu ‘alam bishowab.
