Oleh : Netty Al Kayyisa
Pendidik dan Homeschooler
Pandemi yang sudah berlangsung hampir dua tahun masih menyisakan masalah yang cukup rumit. Terutama di dunia Pendidikan. Pembelajaran daring yang selam ini dilaksanakan menimbulkan masalah. Mulai dari kuota belajar, sinyal di setiap tempat tidak sama, kecanduan gadget pada anak-anak, terpapar video asusila, dan yang lebih parah perangkat Pendidikan yang belum siap.
Bagaimana dengan pembelajaran daring target kurikulum tetap bisa tercapai? Bagaimana menyiapkan perangkat pembelajaran? Dan bagaimana kemampuan pendidik untuk melaksanakan pembelajaran daring ini? Semua itu menjadi deretan persoalan yang muncul di tengah pembelajaran daring. Belum lagi protes orang tua yang juga tidak siap dengan pembelajaran daring. Pengeluaran kuota lebih banyak. Stress mendampingi anak-anak dan banyak keluhan lainnya.
Ketika pandemi mulai reda, keputusan pembelajaran tatap muka (PTM) pun di ambil oleh penguasa. Baru berjalan beberapa waktu, masalah kembali muncul. Muncul klaster baru Covid-19. Klaster sekolah, penguasa seperti memakan buah simalakama. Maju kena mundur kena. Daring banyak masalah. Luring juga muncul masalah.
Meski demikian, pemerintah tetap maju tanpa kenal kata menyerah. Keputusan luring tak pernah di tarik kembali oleh mas menteri. Mas Menteri Nadiem Makarim mengatakan sekolah tatap muka tidak akan dihentikan. Dia menambahkan sekolah yang menjadi klaster Covid-19 saja yang di tutup hingga kembali aman untuk PTM terbatas. Begitu kata Nadiem di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (23/9/2021).
Sebenarnya apapun keputusan pemerintah dalam bidang pendidikan, apakah mau daring atau luring, mau tatap muka semua atau PTM, jika memang pemerintah serius memperhatikan masalah pendidikan, maka akan berupaya maksimal dalam menyelenggarakannya. Kondisi pandemi maupun non pandemi. Pemerintah akan berupaya dengan sekuat tenaga, memberikan yang terbaik untuk pendidikan dalam negeri yang akan mencetak pemimpin bangsa di masa depan. Ini jika dan hanya jika pemerintah menyadari pentingnya pendidikan dalam membentuk sebuah peradaban.
Saat pemerintah memutuskan sekolah daring, maka pemerintah juga harus menyiapkan seperangkat fasilitas pendidikan yang mendukung sekolah daring. Mulai dari kurikulumnya, SDM yang mumpuni dan melek teknologi dan cara mengajar daring. Hingga tidak terkesan banyak memberi tugas dan membebani orang tua.
Pemerintahpun juga harus menyiapkan fasilitas online yang memadai. Penyediaan kuota dan layanan telekomunikasi yang baik terutama untuk daerah-daerah pedalaman dengan sinyal yang tidak begitu kuat. Juga dengan tingkat ekonomi yang masih rendah. Yang untuk membeli kuota saja tidak terjangkau bagi mereka. Pemerintah juga harus membatasi tayangan-tayanagn yang tidak jelas bahkan mengarah pada tindak asusila atau tayangan pornoaksi pornografi. Sehingga anak-anak tidak terpapar dengan tayangan yang tidak mendidik. Tentu saja semua ini dibutukan dana yang tidak sedikit. Jadi, pemerintah juga harus menyiapkan dana yang cukup dalam pendidikan ini.
Begitu pula ketika pemerintah memutuskan untuk PTM. Maka juga harus menyiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan PTM ini. Yang pertama yang perlu dikaji adalah kurikulumnya. Setelah sekian lama pembelajaran daring, akankah untuk PTM ini menggunakan kurikulum yang tetap ataukah ada perubahan arah dan kebijakan pendidikan?
Berikutnya berkaitan dengan tenaga pendidik. Sudahkah para guru dibekali dengan perangkat mengajar tatap muka yang mumpuni setalah hampir dua tahun bergelut dengan pembelajaran daring? Atau jangan-jangan guru sudah terbiasa meminta siswa mempelajari sendiri, memberi tugas, menilai. Sudah itu saja?
Pemerintah juga harus memperhatikan protokol kesehatan jika ingin melaksanakan PTM. Prokes ini tidak bisa diserahkan sepenuhnya pada sekolah, sementara pemerintah hanya gembar gembor PTM jaga prokes. PTM perketat prokes agar tidak muncul klaster baru. Tidak cukup dengan itu, karena kemampuan masing-masing sekolah untuk menyediakan layanan kesehatan ini berbeda-beda. Sehingga harus di topang pemerintah untuk penyediaan layanan kesehatan terbaik.
Untuk menerapkan prokes, berarti memakai masker. Pemerintah harus menyediakan dana untuk kecukupan masker di setiap sekolah. Juga mengedukasi guru dan siswa pentingnya penggunaan masker. Berikutnya jaga jarak. Berarti disini dibutuhkan fasilitas tempat yang memadai. Jika memang dilakukan bergilir sesuai dengan kapasitas sekolah yang ada, pemerintah harus memastikan pula mekanisme pergantian siswa disetiap sekolah.
Sudahkah bisa terlaksana dengan tepat? Bagaimana sekolah menjaga agar tidak terjadi kerumunan. Bagaimana sekolah menyediakan layanan kesehaan untuk mencegah munculnya klister baru? Misalnya vaksin di sekoah, tenaga kesehatan yang mumpuni, tes antigen atau rapid bahkan mungkin PCR yang harus dilakukan oleh setiap siswa dan guru yang akan melakukan PTM. Yang lebih penting, pemerintah juga harus memikirkan bagaimana menyiapkan tenaga keseatan yang berdampingan dengan tenaga pendidikan ini, jika ternyata upaya pencegahan sudah dilakukan ternyata masih muncul klaster sekolah.
Tentu saja ini sekali lagi membutuhkan dana yang tidak sedikit. Dari mana pemerintah mendapatkan dana besar untuk pembiayaan program pendidikan ini? Pemerintah bisa melakukannya dengan memangkas dana-dana yang sebenarnya sia-sia digunakan. Atau bisa ditunda pelaksanaannya bahkan tidak harus ada dana alokasi untuk program tersebut. Misalnya dana untuk proyek moderasi. Proyek ini tak seharusnya ada. Jadi dana yang dialokasikan untuk proyek ini bisa dialihkan untuk pendidikan.
Juga dana untuk ibu kota baru. Untuk saat ini, rakyat belum membutuhkan ibu kota baru. Rakyat lebih membutuhkan pendidikan. Maka alokasi dana untuk proyek ibu kota baru ini, juga bisa dialihkan untuk pendidikan. Demikian juga alokasi dana untuk anggota DPR yang sebenarnya hanya menghambur-hamburkan dana tanpa ada manfaatnya sama sekali bagi rakyat. Misalnya anggaran pembelian dan perawatan mobil, anggaran baju dinas, tunjangan-tunjangan yang seharusnya tidak diperlukan.
Jika pengaloksian dana ini masih belum mencukupi untuk memback-up dana pendidikan, maka negara bisa mengupayakannya dengan mengambil alih SDA yang dikuasai asing. Untuk dikelola secara mandiri, dan dikembalikan hasilnya untuk kepentingan rakyat terutama di bidang pendidikan.
Hal ini bisa terjadi, jika dan hanya jika, pemerintah memiliki kesadaran pentingnya pendidikan untuk masa depan bangsa dalam membentuk sebuah peradaban. Jika dan hanya jika pemerintah memandang pendidikan sebagai satu kebutuhan asasi rakyat yang harus dipenuhi. Sehingga mereka dengan maksimal akan memenuhi kebutuhan rakyat dalam masalaha pendidikan ini.
Tetapi jika pemerintah menganggap pendidikan adalah sebuah komoditi, menganggap tak perlu repot-repot memberi perhatian di bidang pendidikan karena memperhitungkan laba dan rugi, maka semua hanya ilusi dan menjadikan kita gigit jari. Semua hanya mimpi. Selama pemerintah memegang prinsip kapitalisasi dalam setiap lini kehidupan ini.
