BI Dorong Digitalisasi Transaksii Ekonomi


Banjarmasin, KP – Kepala Bank Indonesia (BI) Kalimantan Selatan Amanlison Sembiring mendorong Pemerintah untuk segera melakukan digitalisasi traksaksi ekonomi dengan melakukan pengukuhan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) 13 Kabupaten dan Kota di Kalsel.


Bahkan untuk mendukung percepatan digitalisasi transaksi ekonomi, Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Kalimantan Selatan (Kalsel) juga menggelar seremoni opening Festival ANTASARI atau Akselerasi dan Transformasi Ekonomi Digital Terkini, di Hotel Golden Tulip, Banjarmasin Senin (29/11).


“Digitalisasi ini terjadi pada sektor pendapatan dan belanja Pemerintah, dimana Pemerintah menangkap peluang pola pergeseran masyarakat. Pemerintah diharapkan menjadi motor utama dalam mendorong pembentukan ekosistem digital di Indonesia, tak terkecuali di daerah,” kata Kepala Kantor BI Kalsel, Amanlison Sembiring.


Jika berdasarkan pilot project Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) di tahun 2019, dapat disimpulkan bahwa ETPD berkontribusi pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) hingga 11,1% (yoy) serta mendorong kemudahan usaha dan tata kelola pemerintahan.


Maka dari itu kata Amanlison, pemerintah, yang diwakili oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Keuangan, Menteri Komunikasi dan Informatika, dan Menteri Dalam Negeri, serta Bank Indonesia bersepakat menandatangani Nota Kesepahaman Elektronifikasi Transaksi Pemda (ETPD) pada 13 Februari 2020 dan menjadi dasar implementasi ETPD.


Hal ini ditegaskan dengan terbitnya Keppres No. 3 tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (Satgas P2DD) yang didalamnya tertulis pembentukan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) di tingkat Provinsi dan Kota/Kabupaten dalam rangka implementasi ETPD.


“Perkembangan teknologi digital seperti saat ini haruslah diiringi dengan inovasi dan perluasan sejumlah kebijakan di bidang Sistem Pembayaran, salah satunya melalui Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2025,” sambungnya.


Ia juga mengungkapkan berbagai kerjasama dengan Penyelenggara Jasa Pembayaran (PJP), Pemerintah Daerah, dan lembaga terkait terus dilakukan guna mewujudkan keuangan yang inklusif, serta meningkatkan integrasi ekonomi dan keuangan digital nasional.


Inovasi pembayaran digital melalui scan QR code atau QRIS (Quick Response Code Indonesia Standard) terus digalakkan untuk menjangkau penetrasi pasar dan akseptansi masyarakat dalam bertransaksi ritel. 

Berita Lainnya
1 dari 1.133


“Perkembangan merchant QRIS meningkat signifikan dengan Kalsel menduduki top 10 Provinsi dalam persentase pencapaian QRIS terbanyak,” bebernya.


Kerja sama dengan Kementerian Perdagangan melalui Program Pasar dan Pusat Perbelanjaan SIAP (Sehat, Inovatif dan Aman Pakai) QRIS menjadi momentum dalam memasuki era new normal.

Program ini akan terus diperluas sebagai solusi pembayaran nirsentuh dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional. Sampai dengan 19 November 2021, merchant QRIS di Kalsel tercatat telah mencapai 162 ribu merchant.


Pengembangan QRIS cross border atau antarnegara dengan Thailand melalui peluncuran SNAP (Standar Nasional Open API Pembayaran) dapat menjadi tonggak baru dalam memfasilitasi aktivitas masyarakat, terutama bagi wisatawan kedua negara.

Ke depan akan semakin banyak kerja sama antar negara seperti ini, yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha di Kalimantan Selatan.


Sementara Sekretaris daerah Kalsel, Roy Rizali Anwar mengatakan pembentukan tim TAP2DD bakal memperbaiki sistem keuang daerah.


“Untuk memperbaiki sistem kuangan pemerintah di Kalsel, di harapan dapat lebih evisien, transparan, serta akuntabel dan akurnya dapat meningkatkan PAD,” kata Roy.


Menurutnya iklim digitalisasi harus didukung oleh berbagai pihak dan ia mengapresiasi pemerintah kabupaten dan kota dengan mendukung TAP2DD. Ia berharap dengan adanya layanan ini dapat pula meningkatkan layanan terhadap masyarakat dan menberikan trasparansi layanan.


Kemudian Wakil Ketua DPRD Kalsel M Syaripuddin pun mengharapkan untuk daerah yang belum punya akses bisa didukung oleh pemerintah.


“Saya rasa Dinas Komunikasi pun akan mendukung ini, memberikan layanan jaringan mendukung sitem ini,” ujar pria yang akrab disapa Dhin.(vin/KPO-1)

Berlangganan via E-MAIL
Berlangganan via E-MAIL
Berita Menarik Lainnya

Situs ini menggunakan Cookie untuk meningkatkan Kecepatan Akses Anda. Silahkan Anda Setujui atau Abaikan saja.. TerimaSelengkapnya